Pemkab Mempawah memperkuat sistem komando, pelaporan cepat, dan pencegahan terpadu untuk menghadapi potensi karhutla akibat fenomena El Nino ekstrem 2026.
MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah memperketat sistem pelaporan dan respons cepat lintas sektor dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul potensi ancaman fenomena El Nino ekstrem pada 2026. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mempawah, Kamis (23/04/2026) malam.
Langkah penguatan sistem komando tersebut menjadi fokus utama dalam Rakor yang berlangsung di Aula K-Tamb Mempawah, sebagai strategi awal menghadapi peningkatan risiko kebakaran akibat perubahan iklim ekstrem yang diperkirakan terjadi pada April hingga Oktober 2026.
Wakil Bupati (Wabup) Mempawah Juli Suryadi menegaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino dengan intensitas kuat hingga ekstrem, yang dikenal sebagai “Godzilla El Nino”.
“Fenomena ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan kesiapan lintas sektor sejak dini,” tegasnya.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada penanganan saat kejadian, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan titik panas (hotspot), serta kondisi cuaca secara berkala.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan personel dan dukungan sarana prasarana, termasuk optimalisasi infrastruktur pembasahan lahan gambut seperti sekat kanal dan embung, serta pengawasan muka air tanah secara rutin.
“Diseminasi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar kesadaran bersama dalam mencegah Karhutla semakin kuat,” ujarnya sebagaimana diwartakan Antara, Kamis (24/04/2026).
Wabup juga mengingatkan bahwa setiap kejadian kebakaran harus ditangani melalui pemadaman dini untuk mencegah meluasnya api dan dampak kabut asap, disertai langkah rehabilitasi dan restorasi pascakebakaran.
“Saya meminta seluruh pihak untuk secara aktif melaporkan pelaksanaan pengendalian Karhutla di wilayah masing-masing kepada Satgas Karhutla Kabupaten Mempawah sebagai bentuk koordinasi dan evaluasi bersama,” pungkasnya.
Rakor tersebut dihadiri unsur organisasi perangkat daerah (OPD), Staf Ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, BMKG Kalimantan Barat (Kalbar), BPBD Mempawah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan), Manggala Agni, pemadam kebakaran swasta, Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Melalui penguatan koordinasi dan sistem respons terpadu ini, Pemkab Mempawah berharap risiko karhutla dapat ditekan sejak dini sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan