Rekomendasi DPRD Berau atas LKPJ 2025 menjadi pijakan penting bagi Pemkab Berau dalam memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau (Berau) menegaskan peran pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (04/05/2026).
Rekomendasi tersebut menjadi instrumen evaluasi strategis yang direspons langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas kebijakan publik di daerah.
“Masukan dan saran dari DPRD Berau merupakan bagian penting dalam upaya perbaikan kinerja pemerintah pada tahun-tahun mendatang,” ujar Gamalis, sebagaimana diberitakan Media Center Berita, Senin, (05/05/2026).
Menurutnya, rekomendasi DPRD Berau tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga menjadi dasar perbaikan dalam merumuskan program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Berau juga memaparkan sejumlah capaian selama Tahun Anggaran 2025, termasuk keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Capaian ini dinilai sebagai indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Meski demikian, Pemkab Berau mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
“Pemerintah daerah menyadari masih ada hal-hal yang perlu dibenahi karena belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat,” jelasnya.
Wabup Berau menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD Berau akan dijadikan pijakan dalam memperkuat perencanaan pembangunan ke depan, agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Selain itu, hubungan kemitraan antara Pemkab Berau dan DPRD Berau diharapkan tetap terjaga secara harmonis dan produktif sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Sinergi yang baik antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan