Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim menyusun peta jalan rekrutmen, pemerataan penempatan, dan peningkatan kompetensi untuk mengatasi kekurangan lebih dari 3.500 guru SMA, SMK, dan SLB.
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak pemerintah daerah segera menyusun strategi pemenuhan tenaga pendidik menyusul kekurangan lebih dari 3.500 guru pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB). Kekurangan tersebut dinilai dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi pembangunan daerah dan era Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, mengatakan kekurangan ribuan guru itu harus segera ditangani melalui kebijakan yang terencana, mulai dari rekrutmen, pemerataan penempatan, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Syahariah menyampaikan hal tersebut kepada awak media di Samarinda, Jumat, 19 Juni 2026.
“Persoalan kekurangan guru saat ini sudah berada pada tingkat yang tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah administratif semata. Yang sedang dihadapi sesungguhnya adalah ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar Syahariah kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Jumat (19/06/2026).
Menurut Syahariah, siswa SMA, SMK, dan SLB merupakan generasi yang akan memegang peranan penting dalam pembangunan Kaltim. Karena itu, pemenuhan tenaga pendidik harus menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan daerah.
Ia menilai pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya diarahkan pada penambahan ruang kelas dan pendirian sekolah baru. Ketersediaan guru yang mencukupi, berkualitas, dan tersebar secara merata menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.
“Kita tidak bisa terus berbicara mengenai pembangunan sekolah atau transformasi pendidikan jika kebutuhan guru masih belum terpenuhi. Pendidikan bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang siapa yang mengajar dan membimbing peserta didik di dalamnya,” kata Syahariah.
Syahariah mengatakan berbagai program transformasi pendidikan tidak akan berjalan optimal apabila kebutuhan tenaga pendidik belum terpenuhi. Guru, menurut dia, memiliki peran sentral dalam membentuk kemampuan akademik, karakter, dan keterampilan peserta didik.
Komisi IV DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyusun peta jalan atau roadmap pemenuhan tenaga pendidik yang memuat strategi jangka pendek dan jangka panjang. Peta jalan tersebut diharapkan mengatur proses rekrutmen, pemerataan distribusi, serta peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.
Selain memenuhi jumlah tenaga pendidik, Pemprov Kaltim diminta memastikan proses pengangkatan guru dilaksanakan secara profesional dan selektif. Setiap calon guru yang direkrut harus memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik.
“Kita harus mencari guru yang berkualitas untuk anak-anak kita. Jangan sampai proses rekrutmen dilakukan, tanpa memperhatikan kualitas dan integritas calon guru karena hal itu akan memengaruhi kualitas pendidikan ke depan,” tutur Syahariah.
Syahariah menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas guru merupakan investasi utama dalam pembangunan SDM Kaltim. Keberhasilan mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tengah perkembangan IKN dinilai sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik.
“Jika kita sungguh-sungguh ingin menyiapkan generasi yang mampu bersaing di era IKN, maka investasi pertama yang harus kita perkuat adalah guru,” tutup politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Penyusunan peta jalan yang disertai target rekrutmen, pemerataan penempatan, dukungan anggaran, dan peningkatan kompetensi diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan guru sekaligus menjaga mutu pendidikan di seluruh wilayah Kaltim. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
