Stimulus Rp6,26 Triliun Buka Magang dan Vokasi bagi 420 Ribu Orang

Pemerintah mengalokasikan Rp6,26 triliun untuk program magang dan vokasi yang menyasar lulusan SMK, peserta magang nasional, serta pekerja terdampak PHK.

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp6,26 triliun untuk memperluas akses magang dan pelatihan vokasi bagi 420 ribu orang pada semester II 2026. Program tersebut menyasar 150 ribu peserta magang nasional, 220 ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan itu menjadi bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II dan Semester II 2026 yang terdiri atas delapan kebijakan dalam tiga pilar utama. Pemerintah menempatkan peningkatan kompetensi tenaga kerja sebagai salah satu instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Rencana tersebut, sebagaimana diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, (22/06/2026), diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, program magang dan vokasi akan didorong pada paruh kedua 2026 agar memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

“Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat,” kata Airlangga.

Dari keseluruhan anggaran, pemerintah mengalokasikan Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta. Sementara itu, Rp2,12 triliun disiapkan untuk pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

Menaker Yassierli menjelaskan, Program Magang Nasional 2025 atau MagangHub telah menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar. Para peserta ditempatkan di 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Peserta program memperoleh uang saku setara upah minimum, pendampingan mentor, serta perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Mereka juga mendapatkan kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan program. Sebanyak 67,13 persen responden juga menilai program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.

Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara menunjukkan 84,13 persen responden merasa puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang.

“Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan II,” ujar Yassierli.

Hasil penilaian 22.297 mentor menunjukkan 65,55 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis secara signifikan. Peserta juga dinilai berkembang dalam kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, adaptabilitas, dan keterampilan sesuai bidang pekerjaan.

“Rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta, serta dari 3,33 menjadi 3,66 berdasarkan penilaian mentor,” ucapnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor keuangan tercatat sebagai bidang yang paling banyak memberikan penawaran kerja kepada peserta. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan industri pengolahan.

Sektor kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa administrasi, serta akomodasi juga turut merekrut lulusan program magang.

“Ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85 persen data peserta magang,” ucap Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melanjutkan penguatan ekosistem vokasi melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pembangunan infrastruktur pelatihan. Program tersebut diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap memasuki pasar kerja. []

Redaksi