Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kaltara mendorong Gapensi memperkuat kontraktor dan tenaga kerja lokal agar mampu mengambil peran dalam pembangunan KIHI serta infrastruktur wilayah perbatasan.
BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pelaku jasa konstruksi memperkuat kapasitas badan usaha dan tenaga kerja lokal agar mampu mengambil peran utama dalam pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi serta proyek konektivitas wilayah perbatasan.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara di ballroom Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, Rabu (22/07/2026).
Musda III menjadi forum bagi pelaku usaha jasa konstruksi untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menyusun program kerja, dan menentukan langkah menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat di Kaltara.
Inkong menilai keberadaan Gapensi penting karena menghimpun pelaku usaha konstruksi dari lima kabupaten dan kota sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
“Gapensi menjadi wadah yang mempersatukan pelaku usaha jasa konstruksi di lima kabupaten/kota sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Ingkong, sebagaimana dilansir Dkisp, Rabu, (22/07/2026).
Menurutnya, Gapensi telah menunjukkan kemampuan dalam menjaga kekompakan anggota, meningkatkan kapasitas badan usaha, serta mendorong terciptanya iklim usaha konstruksi yang sehat dan profesional.
Musda juga diminta tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, mengevaluasi perjalanan organisasi, dan menyusun program yang dapat menyesuaikan perkembangan regulasi serta kebutuhan sektor konstruksi.
“Saya berharap seluruh peserta Musda mengedepankan semangat kebersamaan, persatuan, dan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.
Pemprov Kaltara, lanjut Ingkong, menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kebutuhan konstruksi diperkirakan semakin besar seiring pengembangan KIHI Tanah Kuning–Mangkupadi dan pembangunan berbagai fasilitas pendukungnya.
“Kawasan industri ini tidak hanya membutuhkan fasilitas industri, tetapi juga jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan utilitas, kawasan permukiman, hingga fasilitas pelayanan publik yang memadai,” jelasnya.
Selain kawasan industri, pembangunan akses menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sentra produksi, kawasan pertanian dan perikanan, serta pusat pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Inkong berharap Gapensi Kaltara dapat memastikan setiap proyek dikerjakan secara berkualitas, tepat waktu, tepat mutu, dan berkelanjutan. Organisasi tersebut juga diminta meningkatkan penguasaan teknologi konstruksi, sertifikasi tenaga kerja, dan kompetensi badan usaha daerah.
Penguatan kapasitas tenaga kerja lokal dinilai penting agar besarnya investasi dan proyek pembangunan yang masuk ke Kaltara memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
“Saya berharap putra-putri Kaltara tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya pembangunan, tetapi mampu menjadi pelaku utama yang memiliki daya saing dan memperoleh manfaat ekonomi dari setiap investasi yang masuk ke daerah ini,” tutupnya.
Melalui Musda III, Gapensi Kaltara diharapkan menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat daya saing kontraktor lokal sekaligus mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. []
Redaksi
