Perombakan kabinet dan gelombang protes di Ukraina dinilai meningkatkan popularitas Mikhail Fedorov sekaligus membuka peluang munculnya pesaing baru bagi Presiden Volodymyr Zelensky.
KYIV– Gelombang protes yang muncul setelah perombakan kabinet di Ukraina dinilai memperkuat posisi politik mantan Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov. Sejumlah pengamat dan anggota parlemen menyebut kondisi tersebut berpotensi menghadirkan penantang baru bagi Presiden Volodymyr Zelensky apabila pemilihan umum kembali digelar.
Perubahan konstelasi politik itu muncul setelah Presiden Zelensky mencopot Fedorov dari jabatan Menteri Pertahanan dalam restrukturisasi pemerintahan yang memicu demonstrasi di Kiev dan sejumlah kota lain. Massa bahkan mendesak agar Fedorov dikembalikan ke posisinya serta meminta Panglima Militer Aleksandr Syrsky diberhentikan.
Dalam perkembangan selanjutnya, Zelensky mengumumkan pencopotan Syrsky. Langkah tersebut dinilai belum meredakan gejolak politik di dalam negeri.
“Skandal ini telah meningkatkan profil politik Fedorov di mata masyarakat. Sekarang para hiu sedang menunggu waktu agar kita dapat menyelenggarakan pemilu lagi,” kata seorang anggota parlemen Ukraina yang identitasnya dirahasiakan, sebagaimana diberitakan Sindonews, Kamis (23/07/2026).
Laporan The Times menyebut sejumlah anggota parlemen mendorong Fedorov membentuk partai politik baru. Dukungan tersebut diperkuat hasil survei Institut Sosiologi Kiev yang menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap Fedorov berada sedikit di atas Zelensky. Dalam survei itu, sekitar 34 persen responden menyatakan tidak lagi mempercayai presiden Ukraina.
Seorang anggota parlemen dari Partai Pelayan Rakyat juga membandingkan situasi Fedorov dengan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny yang sebelumnya diberhentikan Zelensky.
“Dia melakukan hal yang sama terhadap Zaluzhny dan sekarang Zaluzhny dipandang sebagai orang utama yang bisa mengalahkan Tuan Zelensky dalam pemilu.”
Hingga kini, Zelensky belum menggelar pemilihan presiden baru meski masa jabatan lima tahunnya berakhir pada Mei 2024. Pemerintah beralasan pemilu tidak dapat dilaksanakan karena negara masih berada dalam kondisi darurat militer akibat perang dengan Rusia.
Meski demikian, hasil jajak pendapat Ipsos yang dipublikasikan awal tahun menunjukkan Zaluzhny unggul atas Zelensky dalam simulasi putaran pertama pemilihan presiden dengan perolehan 23 persen berbanding 20 persen.
Di sisi lain, dinamika politik Ukraina juga diwarnai isu pemberantasan korupsi. Menurut laporan, protes yang muncul setelah pencopotan Fedorov mengingatkan pada demonstrasi besar ketika pemerintah berupaya membatasi kewenangan Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (National Anti-Corruption Bureau of Ukraine/NABU) dan Kantor Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi (Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office/SAPO).
Pemimpin redaksi bne IntelliNews, Ben Aris, menilai pemecatan Fedorov turut memicu kekhawatiran kalangan pendukung Uni Eropa (UE) karena Fedorov dipandang sebagai figur yang memiliki citra kuat dalam agenda pemberantasan korupsi.
“Korupsi… menjadi hal yang umum akhir-akhir ini setelah semua teman terdekat Zelensky di Kabinet tertangkap basah,” tulis Aris.
Menurut Aris, dukungan sejumlah negara Eropa terhadap Ukraina juga mulai mengalami penurunan seiring meningkatnya dinamika politik domestik di berbagai negara anggota UE.
“Ada ‘antusiasme yang memudar dengan cepat untuk mendukung Ukraina’ di antara para pemimpin UE,” tulisnya.
Ia juga menilai “Kelelahan Ukraina” kembali meningkat, sementara sejumlah negara Eropa mulai menunjukkan sikap berbeda terhadap kebijakan bantuan bagi Kiev.
Perkembangan tersebut dipandang dapat memengaruhi dinamika politik Ukraina ke depan, terutama jika pemerintah memutuskan membuka kembali peluang penyelenggaraan pemilihan umum setelah situasi keamanan memungkinkan. []
Redaksi08
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan