Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Otorita IKN dan PNM menjajaki skema pembiayaan serta pendampingan untuk menyiapkan 4.767 UMKM lokal masuk dalam rantai pasok ekonomi Nusantara.
NUSANTARA – Sebanyak 4.767 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) berpeluang memperoleh penguatan modal dan pendampingan usaha melalui penjajakan kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat lokal agar dapat terlibat dalam rantai pasok dan aktivitas ekonomi di kawasan ibu kota baru. Langkah itu sekaligus diproyeksikan mendukung target IKN bebas kemiskinan pada 2035.
Penjajakan kerja sama dibahas saat Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menerima Komisaris Utama (Komut) PNM Dradjad Hari Wibowo beserta jajaran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Senin (03/08/2026).
Pertemuan tersebut, sebagaimana dilansir Otorita IKN, Senin, (03/08/2026), menjadi tahap awal pemetaan kebutuhan pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas UMKM di kawasan Nusantara.
“Selamat datang di Kantor Otorita IKN. Kami akan menyampaikan terkait pendanaan investasi, termasuk pemberdayaan UMKM di IKN. Sekali lagi terima kasih, kami sangat membutuhkan intervensi PNM ini,” ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, saat menerima kunjungan Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, Dradjad Hari Wibowo, beserta jajaran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Senin (03/08/2026).
Data Otorita IKN mencatat 4.767 UMKM tersebar di tujuh kecamatan dalam wilayah delineasi IKN, yakni Sepaku, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, Samboja Barat, dan Sanga-Sanga. Data tersebut akan menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan pembiayaan dan jenis pendampingan yang diperlukan pelaku usaha.
PNM dinilai memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha mikro dan ultra mikro melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) serta Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Program itu tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan usaha secara berkelompok.
Dradjad mengatakan peluang kerja sama dengan Otorita IKN terbuka luas, termasuk dengan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penguatan ekonomi masyarakat di kawasan Nusantara.
“Memang ketika komunikasi dengan Pak Bas itu, kami menyampaikan, kita akan sinau tentang IKN. Luar biasa yang kita lihat dari pembangunan IKN ini. Satu hal yang menarik, ada target untuk bebas kemiskinan 2035, tentu ini ada banyak yang bisa kita lakukan dari PNM, termasuk melalui upaya kerja sama, misalnya dengan melibatkan Himbara,” ujarnya.
Program Mekaar yang dijalankan sejak Desember 2015 berfokus pada pembiayaan dan pemberdayaan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Pendanaan diberikan melalui pendekatan kelompok tanpa agunan dengan pembinaan berkala untuk membantu pengembangan usaha dan ekonomi keluarga.
“PNM memiliki ULaMM untuk pembiayaan mikro dan Mekaar untuk membina ekonomi keluarga sejahtera, khususnya ibu-ibu, sejak Desember 2015. Saat ini, tercatat 23 juta nasabah telah mendapat pembinaan melalui Mekaar. Yang membedakan PNM dengan perbankan adalah pendekatan pendampingannya, pendanaan yang diperoleh, termasuk dari perbankan, disalurkan kembali kepada pelaku usaha,” jelasnya.
Penjajakan kerja sama tersebut diharapkan menghasilkan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM di wilayah IKN. Melalui dukungan modal, peningkatan kapasitas, dan pendampingan berkelanjutan, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi juga tumbuh sebagai pelaku utama ekonomi Nusantara. []
Redaksi
