Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemerintah memperjuangkan sekolah negeri tanpa pungutan sekaligus memperluas penggunaan layar pintar interaktif dan menargetkan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai paling lambat pada 2029.
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan tiga agenda besar untuk memperluas akses sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan nasional, mulai dari memperjuangkan sekolah negeri tanpa pungutan, memperluas penggunaan layar pintar interaktif di ruang kelas, hingga menuntaskan renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat pada 2029. Agenda tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Salah satu sasaran yang ingin diperjuangkan pemerintah adalah menghilangkan pungutan biaya di seluruh sekolah negeri agar akses pendidikan tidak terhambat kemampuan ekonomi keluarga.
“Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri bangsa kita pendidikan adalah hak semua anak Indonesia,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, sekolah negeri harus menjadi pilihan yang dapat diakses seluruh anak Indonesia tanpa terkendala biaya. Sementara itu, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tetap dapat memilih sekolah swasta sesuai kebutuhan.
“Bagi mereka yang punya kemampuan silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis,” katanya, sebagaimana diberitakan Cnn indonesia, Jumat, (14/08/2026).
Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah menargetkan penguatan digitalisasi pembelajaran dengan menambah tiga interactive flat panel (IFP) atau layar pintar interaktif untuk setiap sekolah. Dengan tambahan tersebut, pemerintah menargetkan setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi IFP pada akhir 2026. Program digitalisasi melalui perangkat IFP sebelumnya juga telah menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas pembelajaran berbasis teknologi.
“Akhir tahun ini, kalau tahun lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk belajar dan mengajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh,” kata Prabowo.
Melalui perangkat tersebut, proses belajar dan mengajar ditargetkan dapat didukung pembelajaran jarak jauh atau long distance learning. Skema itu memungkinkan materi pembelajaran disampaikan melalui teknologi digital, termasuk untuk membantu sekolah yang menghadapi keterbatasan tenaga pengajar pada mata pelajaran tertentu.
Agenda berikutnya menyasar kondisi fisik sekolah. Prabowo menargetkan seluruh satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat pada 2029. Pemerintah sebelumnya juga telah menjalankan percepatan revitalisasi sekolah sebagai bagian dari pembenahan infrastruktur pendidikan nasional.
“Kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depannya,” ucap Prabowo.
Rangkaian agenda tersebut menempatkan akses tanpa pungutan, digitalisasi pembelajaran, dan kelayakan infrastruktur sebagai tiga sisi pembenahan pendidikan yang ingin didorong pemerintah. Realisasinya ke depan akan bergantung pada penerjemahan komitmen tersebut ke dalam kebijakan, penganggaran, serta pelaksanaan yang mampu menjangkau sekolah-sekolah di seluruh Indonesia secara merata. []
Redaksi
