Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemerintah menyiapkan sumur bor berkedalaman hingga 50 meter di sejumlah lokasi Kalsel untuk memperkuat pemadaman dan pembasahan lahan agar titik api tidak kembali muncul.
BANJARBARU – Keterbatasan sumber air menjadi salah satu tantangan utama dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Untuk memastikan lahan yang sudah dipadamkan tetap basah dan mencegah munculnya kembali titik api, pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor dengan kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengatakan, keberadaan sumber air menjadi kebutuhan penting dalam operasi pemadaman, terutama pada tahap pembasahan setelah api berhasil dikendalikan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian dan lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Sekarang semua bekerja keras, berkolaborasi masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, kementerian dan lembaga, TNI, Polri. Memastikan supaya api itu mati. Setelah mati dipastikan harus tetap basah,” ujarnya, Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Menurut Jumhur, kondisi di lapangan menunjukkan petugas masih menghadapi kendala memperoleh sumber air yang memadai untuk mendukung pemadaman sekaligus menjaga area yang telah terbakar agar tidak kembali memunculkan api.
Karena itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membangun sumber air alternatif melalui sumur bor di sejumlah lokasi yang membutuhkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat respons terhadap karhutla, khususnya di wilayah yang sulit memperoleh pasokan air permukaan.
“Kita insya Allah akan membangun beberapa sumber bor ke bawah, mungkin sampai 40-50 meter ke bawah dan itu adalah sumber air. Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk itu karena memang faktanya harus ada sumber bor,” katanya.
Sebagaimana dilansir Diskominfomc, Senin, (24/08/2026), pemerintah menilai pemadaman api tidak menjadi satu-satunya tahapan dalam penanganan karhutla. Lahan yang telah dipadamkan tetap harus dibasahi untuk menekan risiko munculnya kembali titik api.
Selain persoalan pemadaman, penanganan dampak asap juga menjadi perhatian. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan puskesmas dilibatkan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan kabut asap.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat langkah mitigasi agar luas karhutla pada 2026 tidak mendekati kondisi pada 2023. Luas lahan terbakar pada 2023 disebut mencapai sekitar 190 ribu hektare, sedangkan data sementara 2026 berada di kisaran 8 ribu hektare.
Jumhur berharap penguatan mitigasi dan ketersediaan sumber air dapat menekan perluasan karhutla sekaligus mencegah kebakaran berulang setelah api dipadamkan. “Kita berharap tidak sampai atau jauh dari angka itu. Artinya ada keberhasilan kerja-kerja mitigasi sebelum bencana,” pungkasnya. []
Redaksi08
