Sebanyak 18.504 personel disiapkan mengamankan aksi 27 Agustus di Jakarta, sementara aparat di wilayah Tangerang memantau pergerakan massa menuju ibu kota.
JAKARTA – Pengamanan aksi unjuk rasa 27 Agustus di Jakarta melibatkan belasan ribu personel dengan pendekatan persuasif, sementara pengaturan lalu lintas disiapkan untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan di tengah rencana aksi di 86 titik.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan aparat tidak melakukan penyekatan terhadap massa yang hendak menyampaikan aspirasi di Jakarta. Namun, di wilayah Tangerang, aparat melakukan langkah pencegahan terhadap pergerakan massa menuju Jakarta, terutama untuk mengantisipasi keterlibatan pelajar.
“Penyekatan itu enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat. Enggak, enggak ada, silakan datang,” kata Djamari kepada wartawan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (27/8/2026).
Djamari mengatakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengamanan aksi yang berlangsung di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut dia, aparat dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya akan memberikan pelayanan serta pengamanan selama aksi berlangsung. Pengaturan arus lalu lintas juga disiapkan apabila terjadi kepadatan akibat mobilisasi massa.
“Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan, memudahkan jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka,” ucap dia.
Djamari juga mengajak seluruh pihak menjaga kondisi Jakarta tetap aman. Dia menyebut terdapat rencana aksi unjuk rasa di sejumlah titik dan meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan jumlah lokasi tersebut.
“Mari kita sama-sama menjaga Jakarta tetap aman, negeri kita juga banyak. Jangan khawatir dengan jumlah itu karena setiap hari unjuk rasa seperti di Indonesia banyak. Bahkan hari ini ada berapa titik, Pak Kapolda [Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri] ya? Ada 86 titik di seluruh Indonesia untuk menyampaikan, di Jakarta. Di Jakarta saja sudah sekian banyak,” tutur Djamari.
Untuk menjaga keamanan aksi, sebanyak 18.504 personel disiapkan di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat Reynold EP Hutagalung menyatakan pola pengamanan mengutamakan pendekatan humanis.
“Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” kata Reynold dalam keterangannya, Kamis.
Di luar Jakarta, langkah antisipasi dilakukan aparat untuk mengendalikan mobilisasi massa. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang menyiapkan sekitar 200 personel gabungan untuk melakukan patroli dan pemantauan terhadap pergerakan massa yang berpotensi menuju Jakarta melalui gerbang tol maupun stasiun kereta api.
Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Tangerang Raden Mochammad Sofian mengatakan langkah tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi keberangkatan pelajar dari wilayah Tangerang.
“Kami mempersiapkan untuk mengantisipasi adanya masa yang akan ke Jakarta, khusus wilayah Tangerang. Tentunya kita mengantisipasi adanya para pelajar, baik itu anak-anak SMP maupun SMA, yang ikut aksi,” katanya.
Pemantauan dilakukan pada sejumlah jalur yang dinilai menjadi titik mobilitas massa, antara lain perbatasan Gumarang antara Tangerang dan Curug, akses Tol Metro, pintu Tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Kedaton, serta jalur arteri di Binuang. Pengawasan juga mencakup Stasiun Daru, Stasiun Tiga Raksa, dan Stasiun Cikoya.
“Untuk memaksimalkan pengamanan, Polresta Tangerang tidak bekerja sendiri. Sebanyak 200 personel kepolisian didukung oleh unsur TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan patroli skala besar,” kata Raden.
Aksi tersebut diikuti sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Massa membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta mendorong penerapan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi, termasuk pidana mati.
Dengan pengamanan di dalam Jakarta dan pengawasan mobilitas dari wilayah penyangga, aparat berupaya menjaga agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung sekaligus mencegah gangguan terhadap aktivitas masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi. []
Redaksi08
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan