Ancaman Karhutla Meningkat, Bupati Bartim Perintahkan Laporan Cepat

Pemkab Bartim memperkuat deteksi dini, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, serta sumber air untuk mencegah karhutla berkembang menjadi kebakaran berskala besar.

BARITO TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim) memperkuat deteksi dini dan sistem pelaporan cepat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas selama kondisi kemarau. Pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, kesiapan personel dan peralatan hingga ketersediaan sumber air menjadi langkah utama yang harus dipastikan sebelum muncul kebakaran berskala besar.

Bupati Bartim M. Yamin menegaskan penanganan karhutla tidak boleh baru dilakukan ketika api telah membesar. Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif memantau wilayah masing-masing serta segera menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi kebakaran.

“Jangan sampai menunggu api sudah besar baru kita bergerak. Deteksi dini dan laporan cepat sangat penting supaya kebakaran bisa segera ditangani,” tegasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Yamin seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla Bartim secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (20/09/2026), sebagaimana diberitakan Cak, Rabu, (02/09/2026).

Menurut Yamin, kesiapsiagaan harus diperkuat terutama di kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran. Selain pemantauan kondisi lapangan, pemerintah dan unsur terkait diminta memastikan personel, peralatan pemadam, serta sumber air siap digunakan sewaktu-waktu.

Langkah pencegahan tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, serta relawan penanggulangan karhutla.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama, karena karhutla ini dampaknya bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada seluruh masyarakat,” ujar Yamin dalam keterangannya usai rakor.

Yamin mengatakan kebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan dampak luas, mulai dari kabut asap dan terganggunya aktivitas masyarakat hingga ancaman terhadap kesehatan, lingkungan, keselamatan, perekonomian, dan keamanan warga.

Karena itu, hasil Rakor diminta tidak berhenti pada koordinasi administratif. Pemkab Bartim mendorong langkah konkret berupa pemetaan kawasan rawan kebakaran, pendataan personel dan peralatan, identifikasi sumber air, patroli terpadu, serta penguatan sistem pelaporan agar penanganan dapat dilakukan sesegera mungkin.

Perusahaan yang beroperasi di Bartim juga diminta mengambil peran sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan harus memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan personel yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah operasionalnya.

Rakor tersebut turut melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bartim, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPBD, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, relawan, serta unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan karhutla.

Yamin berharap koordinasi lintas sektor dan penguatan deteksi dini dapat menekan risiko kebakaran sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap warga selama periode rawan karhutla.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita terlindungi dan dampak karhutla bisa kita minimalisir,” pungkasnya. []

redaksi