Balikpapan Deflasi 0,03 Persen, PPU Justru Inflasi 0,52 Persen pada Agustus 2026

Penurunan tarif angkutan udara dan harga bensin mendorong Balikpapan mengalami deflasi 0,03 persen pada Agustus 2026, sementara tekanan harga pangan membawa PPU mencatat inflasi 0,52 persen.

BALIKPAPAN – Pergerakan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan arah berbeda pada Agustus 2026. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Balikpapan mengalami deflasi 0,03 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm), sedangkan PPU mencatat inflasi 0,52 persen pada periode yang sama.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Robi Ariadi mengatakan perbedaan tersebut menunjukkan dinamika harga di kedua wilayah bergerak dengan tekanan yang berbeda.

“Secara tahunan Kota Balikpapan inflasinya tercatat sebesar 3,79 persen (yoy), sedangkan Kabupaten PPU mencatat inflasi sebesar 3,68 persen (yoy),” kata Robi dalam keterangan tertulis, (02/09/2026).

Secara tahunan atau year-on-year (yoy), inflasi Balikpapan dan PPU berada di atas inflasi nasional yang tercatat 3,19 persen. Namun, keduanya masih lebih rendah dibandingkan inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencapai 3,83 persen.

Sementara secara kumulatif Januari hingga Agustus 2026, inflasi Balikpapan tercatat 2,47 persen, sedangkan PPU mencapai 3,53 persen.

Deflasi Balikpapan terutama ditopang kelompok transportasi yang memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen secara bulanan. Sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga meliputi angkutan udara, bensin, bawang merah, kangkung, dan tomat.

Penurunan tarif angkutan udara antara lain dipengaruhi penurunan harga avtur yang diberlakukan Pertamina sejak 1 Agustus 2026. Harga avtur untuk Bandara Sepinggan Balikpapan turun dari Rp22.104 menjadi Rp21.825 per liter.

Harga bensin turut mengalami penurunan setelah Pertamina menyesuaikan harga Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 mulai 1 Agustus 2026, dari Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter.

Sementara itu, penurunan harga bawang merah dan tomat didukung meningkatnya pasokan seiring masuknya masa panen di sejumlah daerah sentra produksi, terutama Jawa dan Sulawesi.

Harga kangkung juga menurun karena pasokan dari petani lokal di sekitar Balikpapan meningkat. Curah hujan yang berkurang membuat pertumbuhan kangkung lebih optimal sekaligus menekan risiko kerusakan akibat genangan air.

Meski mengalami deflasi secara umum, tekanan kenaikan harga masih terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga meliputi ikan layang, cabai rawit, kacang panjang, jagung manis, dan ketimun.

Kenaikan harga ikan layang dipengaruhi terbatasnya hasil tangkapan nelayan di perairan Balikpapan dan sekitarnya. Kondisi tersebut terjadi seiring berakhirnya periode ikan pelagis kecil pada triwulan III 2026 serta tingginya gelombang laut yang membatasi aktivitas nelayan.

Sementara kenaikan harga cabai rawit, jagung manis, dan ketimun dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi akibat kondisi kemarau.

Harga kacang panjang juga meningkat akibat terbatasnya pasokan petani lokal di sekitar Balikpapan karena cuaca kering.

Berbeda dengan Balikpapan, PPU mencatat inflasi sebesar 0,52 persen secara bulanan pada Agustus 2026.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi PPU dengan andil 0,41 persen. Komoditas utama yang mendorong inflasi meliputi daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, biaya pemeliharaan atau servis, dan buncis.

Harga daging ayam ras meningkat akibat terbatasnya pasokan ayam beku dari Jawa serta ayam segar dari PPU dan daerah sekitarnya. Kenaikan harga turut dipengaruhi peningkatan biaya pakan ternak di tengah permintaan yang masih kuat.

Harga ikan tongkol juga mengalami kenaikan akibat menurunnya hasil tangkapan nelayan karena gelombang laut tinggi di perairan PPU dan sekitarnya.

Sementara cabai rawit dan buncis mengalami kenaikan harga karena berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi yang terdampak kemarau.

Biaya pemeliharaan dan servis turut meningkat seiring naiknya biaya operasional bengkel, terutama harga suku cadang, pelumas, dan bahan pendukung lainnya.

Di sisi lain, sejumlah komoditas menjadi penahan laju inflasi PPU. Komoditas penyumbang deflasi terdalam meliputi tomat, bawang merah, ikan layang, kelapa, dan bawang putih.

Penurunan harga tomat dan bawang merah didukung meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi yang memasuki masa panen.

Harga ikan layang juga menurun karena hasil tangkapan nelayan masih tinggi seiring migrasi ikan pelagis kecil ke perairan PPU dan sekitarnya.

Adapun harga kelapa turun karena meningkatnya pasokan petani lokal, sedangkan bawang putih mengalami penurunan harga seiring bertambahnya pasokan impor.

Robi mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan dan PPU terus memperkuat langkah pengendalian harga, terutama untuk memastikan pasokan dan distribusi pangan strategis tetap terjaga.

Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, operasi pasar, serta penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD).

Hingga Agustus 2026, TPID Balikpapan telah melaksanakan 87 kali GPM, termasuk tujuh kegiatan sepanjang Agustus. Sementara TPID PPU telah melaksanakan 27 kali GPM, pasar murah, dan operasi pasar, termasuk empat kegiatan pada Agustus 2026.

Pengendalian harga juga dilakukan melalui operasi pasar Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram serta optimalisasi Kios Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali (GESIT) dan Kios Penyeimbang. Kepanjangan GESIT digunakan sebagai nama program kios penyeimbang di Balikpapan.

Dari sisi produksi, penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP), antara lain melalui Tani Camp, Gerakan Tanam Cabai, serta pemanfaatan pekarangan di Balikpapan dan PPU.

Upaya mengamankan pasokan juga dilakukan melalui penguatan KAD. Balikpapan dan PPU menjalin kerja sama dengan Kabupaten Karo, sedangkan Balikpapan turut bekerja sama dengan Kabupaten Bulukumba untuk mendiversifikasi dan mengamankan pasokan komoditas strategis, khususnya hortikultura.

Pemantauan harga dan pasokan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem peringatan dini atau early warning system, pembaruan harga bahan pokok penting (bapokting), serta neraca pangan.

BI memperkirakan sejumlah faktor masih berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan. Salah satunya musim kemarau yang puncaknya diprakirakan berlangsung pada triwulan III 2026 dan berpotensi menekan produksi komoditas pertanian.

Risiko tersebut dinilai semakin besar dengan prakiraan dampak El Niño yang lebih kuat, terutama di daerah sentra produksi di Jawa yang menjadi salah satu sumber utama pasokan pangan strategis bagi Balikpapan, PPU, dan Kabupaten Paser.

Selain itu, akselerasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2026 diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan.

Karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui TPID Balikpapan, PPU, dan Paser akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi.

Robi mengatakan penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Langkah itu ditujukan untuk menjaga inflasi daerah tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

“Ke depan, KPwBI Balikpapan akan terus membangun dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam wadah TPID,” ujar Robi.

Penguatan pasokan pangan, distribusi, produksi lokal, dan kerja sama antardaerah menjadi krusial untuk meredam tekanan harga, terutama menghadapi kemarau dan potensi gangguan produksi pangan pada sisa 2026. []

Penulis: Irwanto Sianturi | Penyunting: Nursiah