Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Janji Donald Trump memberikan US$5.000 kepada setiap warga dewasa AS jika Partai Republik mempertahankan Kongres menuai kritik lintas partai karena diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar US$1,2 triliun dan berisiko memperbesar defisit.
WASHINGTON – Janji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membagikan US$5.000 kepada setiap warga dewasa jika Partai Republik mempertahankan kekuasaan di Kongres memicu kekhawatiran fiskal dan kritik dari politikus kedua kubu. Program tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar US$1,2 triliun atau sekitar Rp20 ribu triliun dan dinilai berpotensi memperlebar defisit serta mendorong inflasi.
Trump menyampaikan janji tersebut dalam konvensi Partai Republik di Dallas, Texas, Rabu (09/09/2026). Pembayaran dijanjikan apabila Partai Republik memenangi pemilihan umum (pemilu) paruh waktu pada November dan mempertahankan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat AS.
“Jika orang-orang Republik menang, Anda menang bersama kami dan akan mendapat US$5000,” kata Trump.
Rencana tersebut segera menuai keraguan, termasuk dari anggota Partai Republik sendiri. Anggota DPR AS dari Texas, Chip Roy, mempertanyakan dari mana pemerintah akan mendapatkan dana untuk membiayai program bernilai sangat besar tersebut.
“Yah, saya ingin tahu bagaimana mereka berencana membayar … perkiraan kasarnya … sekitar lebih dari US$1 triliun (sekitar Rp17 ribu triliun),” ucap Roy yang merupakan anggota Partai Republik, sebagaimana diberitakan Cnn indonesia, Jumat (11/09/2026).
Kritik serupa datang dari anggota DPR AS asal Kentucky, Thomas Massie. Ia menolak anggapan bahwa dukungan politik pemilih dapat diperoleh melalui janji pemberian uang.
“Saya tidak tahu bagaimana pendapat kalian semua, tetapi terus terang saya merasa tersinggung dengan anggapan bahwa suara saya pada bulan November ini dapat dibeli dengan 5.000 dolar,” tulisnya, seperti dikutip Associated Press.
Kontroversi semakin menguat setelah muncul perhitungan mengenai besarnya beban terhadap anggaran federal. Wakil Presiden Senior dan Direktur Kebijakan Senior Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) Marc Goldwein memperkirakan program tersebut dapat menghabiskan sekitar US$1,2 triliun dalam satu tahun karena AS memiliki sekitar 240 juta penduduk dewasa.
“Ini akan menelan biaya sekitar US$1,2 triliun hanya dalam satu tahun. Itu lebih banyak daripada SELURUH TIGA PUTARAN bantuan COVID, meskipun tidak terjadi resesi. Hasilnya akan berupa lonjakan besar dalam defisit, dan hampir pasti dalam tingkat inflasi,” kata Goldwein di media sosial X.
Goldwein juga menyoroti kondisi fiskal AS yang dibebani pembayaran bunga serta persoalan keberlanjutan program jaminan sosial.
“Jaminan sosial akan mengalami kebangkrutan dalam enam tahun. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah meminjam satu triliun dolar lagi untuk mengirim cek kepada semua orang,” paparnya.
Menurut Goldwein, program pemberian uang dalam skala besar juga dapat menciptakan preseden politik karena kandidat pada pemilu mendatang berpotensi menggunakan janji pembayaran langsung sebagai strategi meraih dukungan.
“Jika ini berhasil, pelajaran bagi setiap politikus di masa depan adalah: Jika Anda ingin memenangkan pemilu, janjikan satu triliun dolar, dan kalikan satu triliun dolar dengan jumlah pemilihan yang akan datang, itu adalah resep untuk kebangkrutan,” tulisnya.
Rencana Trump juga disebut belum banyak diketahui pejabat pemerintahannya sebelum diumumkan kepada publik. Berdasarkan keterangan seorang penasihat politik Trump kepada CNN, gagasan tersebut hanya dibahas dengan lingkaran kecil penasihat politik, termasuk Jason Miller dan James Blair.
Dari kubu Demokrat, Gubernur California Gavin Newsom melontarkan kritik keras dan menuding rencana tersebut sebagai upaya menarik dukungan pemilih menggunakan dana yang pada akhirnya berasal dari masyarakat.
“Setelah membuat Anda sakit dan miskin dengan perangnya, Donald Trump sekarang ingin membeli suara Anda dengan uang haram dari pajak senilai US$5.000,” ucap Newsom.
Komite Nasional Demokrat (Democratic National Committee/DNC) turut mempertanyakan kredibilitas janji tersebut dengan menyinggung sejumlah gagasan pembayaran tunai Trump sebelumnya yang belum terwujud.
Trump sebelumnya pernah menggagas pembayaran “dividen” US$5.000 yang dikaitkan dengan penghematan Department of Government Efficiency (DOGE). Ia juga pernah menjanjikan cek US$2.000 yang disebut bersumber dari penerimaan tarif impor.
Direktur DNC Kendall Witmer menilai janji terbaru tersebut mengulangi pola yang sama.
“Donald Trump sekali lagi menawarkan janji-janji kosong kepada rakyat Amerika,” kata direktur DNC, Kendall Witmer.
“Satu-satunya orang yang menuai manfaat dari ekonomi Trump adalah dirinya sendiri, keluarganya, dan para donatur elitnya. Sementara itu, keluarga pekerja tidak mendapat apa pun kecuali tagihan yang sangat tinggi di toko bahan makanan dan SPBU, layanan kesehatan yang tidak terjangkau, dan upah yang tidak sebanding dengan inflasi,” ucapnya.
Perdebatan mengenai janji US$5.000 diperkirakan terus menjadi bagian dari pertarungan politik menjelang pemilu paruh waktu AS pada November. Selain persoalan sumber pembiayaan, rencana tersebut menghadapi pertanyaan mengenai dampaknya terhadap defisit dan inflasi serta mekanisme hukum yang diperlukan sebelum pembayaran kepada masyarakat dapat direalisasikan. []
Redaksi
