Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Tujuh fraksi DPRD Kalteng menyampaikan catatan mengenai pendapatan, belanja, defisit, infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengentasan kemiskinan dalam pembahasan RAPBD 2027.
PALANGKA RAYA – Tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan sejumlah perhatian terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun Anggaran 2027, mulai dari realisme pendapatan, kualitas belanja, infrastruktur, hingga pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (15/09/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin dan menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran untuk mengikuti penyampaian pandangan umum tersebut. Masukan dari tujuh fraksi selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan DPRD Kalteng sebelum penyusunan APBD 2027 memasuki tahapan berikutnya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Juru Bicara Yeni Maria Marselina Katha menyoroti kebutuhan agar setiap alokasi anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Fraksi tersebut juga mengangkat sejumlah sektor, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya melalui Juru Bicara Noor Fazariah Kamayanti memberikan perhatian terhadap kualitas penganggaran dan belanja daerah. Fraksi tersebut mendorong penyusunan target pendapatan secara realistis, ketepatan alokasi belanja, kesiapan pelaksanaan program, serta penguatan belanja modal untuk infrastruktur dan pelayanan publik.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melalui Juru Bicara Wengga Febri Dwi Tananda menekankan pengelolaan fiskal yang cermat dan terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kondisi masyarakat, efektivitas belanja, serta ruang fiskal yang tersedia.
Adapun Fraksi Partai Demokrat melalui Juru Bicara Kasri Yani menyoroti struktur RAPBD 2027, khususnya komponen pendapatan, belanja, dan defisit. Fraksi tersebut juga meminta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak terus-menerus dijadikan sumber pembiayaan defisit serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor ekonomi.
Fraksi Partai Nasional Demokrat melalui Juru Bicara Raudah menempatkan APBD sebagai instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi tersebut mendorong penguatan PAD, peningkatan kualitas belanja, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.
Pandangan serupa mengenai efektivitas penggunaan anggaran disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Juru Bicara Habib Sayid Abdurrahman. Fraksi tersebut menekankan agar setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan manfaat bagi masyarakat, disertai upaya meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat dan menerapkan belanja berbasis hasil.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Juru Bicara Armada menyoroti pengelolaan fiskal, efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Fraksi tersebut meminta target pendapatan disusun secara realistis dan terukur serta alokasi belanja infrastruktur diperkuat.
Beragam masukan tersebut disampaikan setelah DPRD Kalteng menggelar Rapat Paripurna Ke-5 pada 14 September 2026 dengan agenda pidato pengantar Gubernur Kalteng mengenai Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD 2027. Dengan demikian, pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan untuk mempertemukan pembahasan eksekutif dan legislatif mengenai arah kebijakan anggaran Kalteng pada 2027.
Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat mempertajam prioritas anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat. Masukan tujuh fraksi akan menjadi bagian dari proses penyusunan APBD 2027 agar program pembangunan, pelayanan publik, dan belanja daerah memiliki sasaran yang lebih terukur. []
Redaksi 03
