Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Krisis malnutrisi anak di Pakistan diperparah bencana, kerawanan pangan, buruknya akses air bersih, dan paparan lingkungan berbahaya meski pemerintah telah menjalankan berbagai program intervensi.
ISLAMABAD – Bencana banjir, paparan lingkungan berbahaya, dan kerawanan pangan memperbesar kerentanan anak-anak terhadap malnutrisi di Pakistan. Kondisi tersebut terjadi ketika hampir 4 dari 10 anak berusia di bawah lima tahun mengalami stunting, sementara jutaan lainnya menghadapi wasting, anemia, serta kekurangan mikronutrien.
Survei Nutrisi Nasional Pakistan 2018 mencatat prevalensi stunting mencapai 40,2 persen atau sekitar 12 juta anak dan wasting 17,7 persen. Meski estimasi Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada 2022 menunjukkan angka stunting turun menjadi 34 persen, kekurangan gizi kronis masih menjadi persoalan besar, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu, (16/09/2026).
Akademisi asal Sindh, Pakistan, Assadullah Channa mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan kelemahan sistem penyediaan makanan bergizi, air bersih, layanan kesehatan, serta perlindungan dari penyakit.
“Kenyataan ini mencerminkan kelemahan sistemik yang terus-menerus dalam penyediaan makanan bergizi, air bersih, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari penyakit,” ujarnya.
Dampak bencana terlihat jelas ketika banjir monsun pada pertengahan 2025 merusak fasilitas kesehatan dan sumber air serta merendam jutaan hektare lahan pertanian di Punjab. Kondisi itu memperburuk keadaan anak-anak yang sebelumnya telah berada dalam kondisi rentan.
UNICEF mencatat 946 orang meninggal dunia, termasuk 255 anak-anak, akibat bencana tersebut. Lebih dari 61.100 anak dengan malnutrisi akut parah juga harus mendapatkan perawatan di ribuan fasilitas medis yang masih dapat beroperasi di Pakistan.
Selain banjir, ancaman lingkungan turut memperburuk kondisi kesehatan anak. Laporan UNICEF pada Mei 2026 menemukan empat dari 10 anak berusia 12-36 bulan di wilayah berisiko tinggi di tujuh kota Pakistan memiliki kadar timbal dalam darah yang sangat tinggi.
Di Hattar, Haripur, sebanyak 88 persen anak yang menjalani pemeriksaan disebut mengalami paparan timbal parah. Angka tersebut jauh berbeda dengan Islamabad yang tercatat sekitar 1 persen.
Persoalan gizi juga berawal sejak masa kehamilan. Channa menjelaskan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode penting dalam menentukan pertumbuhan anak. Nutrisi ibu yang buruk, anemia selama kehamilan, berat badan lahir rendah, serta praktik pemberian makanan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi.
Data UNICEF menunjukkan hanya 38 persen bayi di Pakistan yang mendapatkan air susu ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya.
“Banyak pihak keliru menganggap malnutrisi semata-mata karena kemiskinan ekstrem, padahal realitasnya jauh lebih kompleks,” tutur Channa.
Menurutnya, kecukupan jumlah makanan tidak selalu menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi. Makanan yang dikonsumsi keluarga dapat mencukupi kebutuhan kalori, tetapi kekurangan protein dan mikronutrien. Pada anak yang mengalami diare kronis akibat air tercemar, nutrisi yang masuk juga dapat tidak terserap secara optimal.
Kondisi tersebut dapat membentuk siklus kekurangan gizi lintas generasi. Ibu yang mengalami kekurangan gizi berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah sehingga anak kemudian tumbuh dalam kondisi yang lebih rentan.
Dampak persoalan tersebut juga meluas ke sektor ekonomi. Mitra nutrisi Pakistan memperkirakan rendahnya produktivitas dan kapasitas kognitif akibat malnutrisi membuat negara kehilangan hingga US$17 miliar atau sekitar Rp260 triliun setiap tahun.
Pemerintah Pakistan telah memperpanjang Program Benazir Nashonuma selama tiga tahun sejak Juli 2026 dengan dukungan mitra internasional. Program tersebut ditujukan untuk menjangkau tambahan 3,3 juta perempuan dan anak.
Intervensi tersebut disebut mampu menurunkan risiko stunting hingga 22 persen pada anak yang terdaftar. Namun, kebutuhan pangan masyarakat masih besar. Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) melaporkan sekitar 7,5 juta orang berada dalam kondisi krisis kerawanan pangan akut.
Channa menilai penanganan malnutrisi membutuhkan keterpaduan kebijakan di berbagai sektor, bukan hanya program kesehatan atau bantuan pangan.
“Ketika jutaan anak tetap rentan nutrisi meski ada intervensi bertahun-tahun, malnutrisi tidak bisa lagi diperlakukan sebagai keadaan darurat biasa,” ungkapnya.
“Ini adalah krisis pembangunan manusia nasional yang membutuhkan komitmen politik berkelanjutan serta koordinasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pertanian, air, sanitasi, hingga perlindungan sosial,” sambung Channa.
“Bagi jutaan anak Pakistan, masa depan mereka bergantung penuh pada seberapa cepat sistem negara ini dapat bekerja secara terintegrasi,” pungkasnya. []
Redaksi08
