Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Balikpapan melakukan efisiensi hampir Rp100 miliar dalam Perubahan APBD 2026 dengan mengurangi sejumlah belanja, sementara anggaran modal dan infrastruktur tetap diperkuat untuk kebutuhan masyarakat.
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan efisiensi hampir Rp100 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan memangkas sejumlah belanja, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Di tengah pengetatan fiskal tersebut, anggaran infrastruktur, fasilitas umum, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi prioritas.
Total anggaran dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp3,17 triliun atau berkurang Rp73,77 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan. Penyesuaian dilakukan untuk mengarahkan kemampuan fiskal daerah kepada program yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan efisiensi dilakukan pada sejumlah pos belanja yang masih memungkinkan untuk dikurangi, termasuk anggaran aparatur sipil negara (ASN).
“Banyak yang kita pangkas. Anggaran seremonial kita potong. Kemudian perjalanan-perjalanan dinas juga kita pangkas,” kata Rahmad seusai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Senin (28/09/2026).
Efisiensi anggaran tersebut disebut mencapai hampir Rp100 miliar. Sekitar Rp70 miliar di antaranya berasal dari pemangkasan anggaran ASN.
“Artinya banyak yang kita pangkas. Kita efisiensi ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rahmad bahkan menggambarkan kondisi efisiensi anggaran dengan perumpamaan sederhana agar kebijakan penghematan mudah dipahami.
“Kalau kalian nanti makannya tadinya ayam satu ekor, mungkin setengah ekor saja. Dimaklumi saja,” ucapnya.
Meski total APBD mengalami penurunan, komposisi belanja menunjukkan adanya pergeseran anggaran ke sektor pembangunan. Belanja pegawai berkurang Rp61,15 miliar, sedangkan belanja modal meningkat Rp46,88 miliar.
Belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi juga mengalami kenaikan lebih dari Rp23 miliar. Perubahan komposisi tersebut diarahkan untuk menjaga pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Prioritas infrastruktur, kebutuhan fasilitas umum. Itu menjadi prioritas,” katanya.
Rahmad menegaskan Perubahan APBD bukan hanya berkaitan dengan perubahan angka dalam dokumen keuangan daerah. Penyesuaian anggaran juga menjadi upaya Pemkot Balikpapan bersama DPRD Balikpapan dalam menyusun kembali skala prioritas pembangunan sesuai kemampuan fiskal.
“Setiap sumber daya yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat dan pembangunan Kota Balikpapan,” ujarnya.
Di tengah kebijakan efisiensi tersebut, Pemkot Balikpapan masih menunggu kepastian dana kurang salur dari pemerintah pusat. Nilainya disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar, sementara dana yang telah diterima baru sekitar Rp12 miliar.
“Belum ada informasi,” katanya saat ditanya mengenai kepastian penyaluran dana tersebut.
Pemkot Balikpapan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian mengenai penyaluran dan dana kurang bayar yang menjadi hak daerah.
“Saya kan sering ke sana ke kementerian juga untuk berkomunikasi. Mudah-mudahan ada kebijakan yang baik,” tuturnya.
Selain infrastruktur jalan dan fasilitas umum, pembangunan fasilitas kesehatan tetap masuk dalam prioritas. Salah satunya pembangunan rumah sakit menggunakan skema multiyears atau tahun jamak.
Menurut Rahmad, penggunaan skema tersebut memungkinkan kebutuhan anggaran pembangunan dibagi dalam beberapa tahun sehingga tidak seluruhnya membebani satu tahun anggaran.
“Bukan berarti tidak ada uang, lebih menghemat. Karena kalau anggaran sebesar itu kalau satu tahun pasti tidak akan mampu. Makanya kita buat multiyears supaya ada keseimbangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” jelasnya.
Selain fasilitas kesehatan, anggaran pembangunan juga diarahkan untuk infrastruktur jalan, fasilitas umum, serta sarana pendidikan.
Dalam kesempatan yang sama, Rahmad turut menanggapi persoalan banjir di Perumahan Griya Permata Asri (GPA) yang berkaitan dengan dua pengembang dan rencana gugatan terhadap Pemkot Balikpapan.
Ia mengatakan pemerintah telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan antarpengembang yang berkaitan dengan kawasan tersebut.
“Sudah kita atasi. Itu kan kita tengahi antara pengembang satu dengan pengembang satu. Kita ini kan pemerintah, memfasilitasi,” katanya.
Persoalan itu juga berkaitan dengan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), pembukaan lahan, serta persyaratan pembangunan kawasan perumahan. Pemkot Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) terkait penanganannya.
Rahmad menekankan pengembang harus memenuhi kewajiban teknis pengendalian air sebelum pembangunan perumahan dilaksanakan.
“Jangan diizinkan dulu dibuat perumahan kalau tidak membuat bozemnya dulu,” tegasnya.
Selain penyediaan bozem sebagai bagian dari pengendalian air, pengembang juga diminta memenuhi ketentuan perizinan lingkungan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Rahmad juga menyinggung gedung DPRD Balikpapan yang baru. Menurut dia, keberadaan fasilitas tersebut harus dimanfaatkan untuk menunjang kerja anggota legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Artinya ini gedung rakyat. Ternyata ini mewah. Jadi bukan mewah sekali, tetapi wajar. Supaya suasana kondusif, para anggota dewan juga fokus kalau dapat fasilitas nyaman, aman,” ujarnya.
Ia mengingatkan kenyamanan fasilitas harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Harus penuh dengan tanggung jawab. Mari sama-sama berjuang untuk rakyat,” katanya.
Rapat paripurna tersebut ditutup dengan persetujuan bersama antara Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026. Selanjutnya, rancangan tersebut akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, Rahmad meminta seluruh perangkat daerah segera menjalankan program yang telah ditetapkan secara efektif.
“Setiap perangkat daerah harus mampu bergerak cepat, tepat, dan terukur sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Balikpapan,” pungkasnya.
Pemkot Balikpapan berharap penataan kembali anggaran tersebut dapat menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, dengan mengalihkan ruang belanja dari kegiatan yang dapat diefisienkan menuju infrastruktur, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
