Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) secara tegas menolak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), jika datang ke Bumi Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi sendiri direncanakan datang ke Kaltim pada Minggu kedua September ini dalam rangka peletakan batu pertama Ibu Kota Negara (IKN).
Penolakan tersebut merupakan respon keras dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kalimantan Timur-Utara (Kaltimra) terhadap kebijakan pemerintah yang tidak populis, yakni menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Per Sabtu (3/9/2022) lalu, pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax. Masing-masing menjadi Rp 6,800 per liter untuk Solar, Rp 10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp 16,500 per liter untuk Pertamax.
Melalui siaran persnya, Sainudin, Ketua PKC PMII Kaltimra, berpendapat bahwa menaikkan harga BBM sudah pasti menuai polemik. Terlebih lagi, kenaikan harga BBM dilakukan dalam situasi ekonomi negara dan masyarakat yang belum pulih pasca menghadapi Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19).
Menurut Sainudin, menaikkan harga BBM secara otomatis mengganggu rencana pemerintah memulihkan ekonomi negara. “Upaya pemulihan ekonomi pemerintah (pasca Pandemi, red) tiga cara, peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha, menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Menaikkan harga BBM secara otomatis menganggu, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” paparnya.
Kenaikan harga BBM, lanjut dia, akan sangat dirasakan masyarakat menengah ke bawah, mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi, dan meningkatkan jumlah orang miskin. “(Dampaknya, red) akan merambat ke seluruh sektor, termasuk harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat,” urai Sainudin.
Sainudin menilai, kenaikan BBM juga memberikan efek domino ke banyak sektor yang juga menjadi tumpuan ekonomi negara, seperti transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lainnya.
“Semestinya pemerintah fokus memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sudah jadi rahasia umum, banyak mafia BBM bersubsidi yang merugikan rakyat dan negara,” kata Sainudin.
Merespon kebijakan pemerintah tersebut, PMII mengambil sikap. Pertama, menolak Jokowi datang ke Kaltim sebelum harga BBM diturunkan. Kedua, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta aparat penegak hukum memberantas mafia BBM.
Selain itu, PMII juga mendesak Presiden untuk mengevaluasi inerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) . “Keempat, meminta DPRD Kaltim menyatakan sikap menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi,” urai Sainudin dalam siaran persnya.
KEPUNG KANTOR GUBERNUR
Sedari pukul 14.00 Wita hingga petang hari sekitar 18.00 Wita, Selasa (06/09/2022), demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Membara, turun ke jalan, memblokade jalan dan mengepung Kantor Gubernur Kaltim. Berdasarkan pengamatan media ini, jumlah masa yang memenuhi Kantor Gubernur Kaltim mencapai seribu orang. Massa dari PMII sendiri sebanyak sekitar 50 orang yang turun.
Sementara tuntutan yang dibawa Aliansi Masyarakat Kaltim Membara, di antaranya, mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi, mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi yang sempat menemui demonstran, menyampaikan, kenaikan harga BBM tentu tak hanya dirasakan oleh masyarakat Kaltim. Namun seluruh Indonesia. Kendati demikian, pihaknya menyebut akan menyampaikan keberatan masyarakat Kaltim kepada pemerintah pusat agar segera diadakan evaluasi perihal kenaikan harga BBM itu. “Bagaimana sebaiknya harga BBM yang tidak menyengsarakan masyarakat. Persoalan-persoalan lain terkait perekonomian, kami terus kerja keras membantu masyarakat,” ujar Hadi.
Dia menegaskan, tidak ada niat dari pemerintah untuk menyengsarakan masyarakat Kaltim. Oleh sebab itu, usulan dan aspirasi masyarakat Kaltim yang meminta pemerintah pusat mengevaluasi kenaikan harga BBM, akan disampaikan sepenuhnya oleh Pemprov Kaltim.
Salah satu tuntutan massa aksi yang menyinggung soal mafia migas juga ditanggapi Hadi. “Persoalan mafia, kami sudah bekerja dan saya meminta pihak penegak hukum untuk menertibkan semua mafia migas maupun mafia batubara. Silakan nanti kita berkoordinasi,” tegasnya.
LANJUT KE DPRD KALTIM
Sementara PMII sendiri merencanakan demonstrasi lanjutan ke Kantor DPRD Kaltim pada Rabu (7/9/2022) ini. Agendanya menuntut agar anggota DPRD Kaltim untuk turut bersikap menolak kenaikan BBM. Sekitar 100 orang kader PMII bakal diturunkan ke Kantor DPRD Kaltim. Rencananya, sekitar pukul 14.00 Wita, mereka akan menggelar long march dari Masjid Islamic Center menuju Kantor DPRD Kaltim. []
Penulis: Fajar Hidayat
Penyunting: Hadi Purnomo
