Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Penilaian sejumlah pejabat AS menunjukkan target kesiapan militer China pada 2027 tidak otomatis berarti invasi, dengan kesiapan PLA dan hasil pemilu 2028 menjadi faktor penting dalam kalkulasi Beijing.
TAIPEI – Penilaian sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) mengenai kemungkinan China menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan mengalami perubahan. Kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang dinilai belum optimal, dampak kampanye antikorupsi, serta hasil pemilu Taiwan dan AS 2028 menjadi sejumlah faktor yang kini diperhitungkan dalam membaca potensi konflik di Selat Taiwan.
Dua pejabat AS yang masih aktif, seorang mantan pejabat AS, dan seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Beijing kemungkinan tidak akan menjadikan 2027 sebagai batas waktu pasti untuk melakukan invasi. Mereka menilai target kesiapan militer yang selama ini dikaitkan dengan tahun tersebut berbeda dengan keputusan untuk benar-benar melancarkan operasi militer.
Penilaian itu menjadi perubahan dari pemahaman yang berkembang selama bertahun-tahun bahwa Presiden China Xi Jinping menginginkan PLA memiliki kemampuan untuk merebut Taiwan dengan kekuatan pada 2027. Tahun tersebut bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya PLA.
Salah satu pejabat AS mengatakan Beijing justru masih memiliki sejumlah pekerjaan untuk memastikan kemampuan militernya. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi kampanye antikorupsi yang menyasar sejumlah pejabat senior partai, pemerintahan, dan militer China.
“Masih terlalu banyak bagian yang belum sepenuhnya siap untuk operasi militer yang kemungkinan menjadi operasi paling sulit yang pernah dilakukan militer mana pun sejak invasi Sekutu ke Normandia,” kata pejabat tersebut sebagaimana dilansir Reuters, Kamis, (01/10/2026).
Kampanye pemberantasan korupsi yang dijalankan Xi sejak berkuasa pada 2012 telah menyentuh struktur PLA. Sejumlah penyelidikan dan pencopotan pejabat senior membuat struktur Komisi Militer Pusat mengalami perubahan besar. Dari sebelumnya beranggotakan tujuh orang, kini hanya dua pejabat aktif yang tersisa, termasuk Xi yang menjabat sebagai ketua.
Menurut sumber AS, kondisi tersebut ikut memengaruhi perkembangan kemampuan militer China. Latihan militer China pada 2025 disebut lebih kecil dan tidak terlalu mengancam dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Aktivitas latihan kemudian kembali meningkat pada 2026, tetapi pejabat AS tersebut mengisyaratkan masih adanya ketidakpuasan di kalangan militer China terhadap tingkat kesiapan mereka.
China juga disebut mempelajari pengalaman konflik di Iran dan Ukraina. Pelajaran yang diperoleh, menurut pejabat AS, berkaitan dengan kebutuhan untuk bergerak cepat setelah operasi militer dimulai serta menghindari konflik yang berlangsung dalam waktu panjang.
Di sisi lain, Beijing masih mempertahankan pilihan untuk membawa Taiwan berada di bawah kendalinya tanpa menggunakan kekuatan apabila memungkinkan. Dalam penilaian ancaman tahunan pada Maret, komunitas intelijen AS sebelumnya menyatakan China setidaknya saat itu tidak memiliki rencana untuk menginvasi Taiwan pada tahun berikutnya.
Faktor politik Taiwan juga diperkirakan dapat memengaruhi kalkulasi Beijing. Sumber-sumber AS menilai perhatian China akan meningkat setelah pemilu Taiwan 2028, terutama apabila Partai Progresif Demokratik (DPP) kembali memenangkan pemilu untuk keempat kalinya secara berturut-turut.
Lai Ching-te, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Taiwan, dan DPP dikenal mengusung identitas Taiwan yang terpisah dari China. Beijing menolak posisi tersebut dan menganggap Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China, sedangkan Taiwan menolak klaim tersebut dan menyatakan masa depannya hanya dapat ditentukan rakyat Taiwan.
“Jika itu terjadi, saya pikir 2028 akan menjadi tahun yang cukup menegangkan,” kata salah satu pejabat AS. Seperti sumber lainnya, dia berbicara dengan syarat anonim.
Selain Taiwan, hasil pemilu presiden AS 2028 juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan Beijing. Tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan China kemungkinan ingin melihat hasil pemilu AS, terutama di tengah meningkatnya keengganan sebagian pemilih Amerika terhadap keterlibatan militer di luar negeri.
Namun, salah satu pejabat AS menilai Beijing kemungkinan melihat Partai Demokrat dan Partai Republik memiliki posisi yang relatif sejalan dalam persoalan Taiwan. Karena itu, pilihan kandidat maupun hasil pemilu AS dinilai tidak akan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kebijakan China.
“ Tetapi menurut saya, hal itu tidak akan menjadi faktor penentu seperti yang mungkin terjadi 15 tahun lalu,” kata pejabat tersebut.
AS sendiri tetap menjadi pendukung internasional dan pemasok senjata utama bagi Taiwan, meskipun Washington dan Taipei tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Pemerintah China terus menyerukan penghentian penjualan senjata AS ke Taiwan.
Di bawah kepemimpinan Donald Trump, persoalan Taiwan juga menjadi bagian dari hubungan AS-China. Trump sebelumnya mengecilkan kemungkinan China menginvasi Taiwan selama masa kepemimpinannya. Setelah bertemu Xi di Washington pada pekan sebelumnya, Trump mengatakan persoalan Taiwan turut dibahas dan Xi memahami posisi AS.
China tetap menyebut Taiwan sebagai isu yang berkaitan dengan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Dalam pidatonya pekan ini, Xi kembali menyampaikan gagasan mengenai perkembangan hubungan lintas Selat Taiwan secara damai untuk mencapai “reunifikasi”.
Dengan demikian, target 2027 lebih banyak dipahami sebagai sasaran peningkatan kemampuan militer daripada tenggat waktu pasti untuk invasi. Perubahan penilaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan operasional PLA, perkembangan politik Taiwan, serta dinamika politik AS menjadi bagian dari rangkaian faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca arah kebijakan Beijing terhadap Taiwan. []
Redaksi 03
