Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kemkomdigi memperkuat kapasitas dan konektivitas SPLP setelah 19,8 juta transaksi Perlinsos Digital diproses untuk sekitar 5,4 juta KK hingga 28 September 2026.
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan penguatan kapasitas Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) setelah sistem tersebut memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital) hingga 28 September 2026. Penguatan dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas transaksi ketika program memasuki tahap rollout.
Capaian tersebut tercatat dalam pengujian yang telah menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK). Bagi Kemkomdigi, volume transaksi tersebut menjadi gambaran awal kemampuan SPLP dalam mendukung pertukaran data antarinstansi pemerintah secara terintegrasi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pengujian melalui transaksi nyata menjadi bekal untuk menyiapkan tahapan pelaksanaan berikutnya. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (30/09/2026), sebagaimana diberitakan Komdigi, Rabu, (30/09/2026).
“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ujar Menteri Meutya.
SPLP menjadi infrastruktur penghubung pertukaran data antarinstansi pemerintah. Sistem tersebut dirancang untuk mengurangi fragmentasi data sekaligus mendukung percepatan proses validasi, transparansi, tata kelola, dan penerapan standar keamanan akses informasi.
“Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP,” ujar Meutya.
Menghadapi kemungkinan kenaikan volume transaksi, Kemkomdigi telah melakukan blow test dan stress test secara end-to-end. Pengujian tersebut akan dilanjutkan pada minggu pertama Oktober 2026 apabila tidak terdapat kendala teknis.
“Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” kata Meutya.
Penguatan sistem juga diarahkan pada sinkronisasi mekanisme asinkronus dan sinkronus. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pertukaran data secara real time, termasuk ketika pemerintah membutuhkan mekanisme berbagi pakai data dalam volume besar atau menyampaikan data kepada banyak instansi secara bersamaan.
“Rencana SPLP ke depan kita akan sinkronkan antara SPLP asinkronus dan sinkronus. Pada intinya adalah untuk percepatan layanan, sehingga bisa jadi pertukaran data yang cepat, instan secara real time,” jelasnya.
Selain peningkatan kapasitas, Kemkomdigi akan mempercepat onboarding instansi pemerintah yang belum terhubung melalui mekanisme self-regulation. Dalam skema tersebut, instansi penghasil tetap menjadi pemilik data, sedangkan SPLP hanya menjalankan fungsi sebagai penghubung.
“Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Meutya.
Dari sisi konektivitas, Kemkomdigi telah memetakan 514 kabupaten/kota dan sekitar 138.000 kantor pemerintahan. Hasil pemetaan menunjukkan 93,73 persen atau lebih dari 129.000 titik telah memperoleh jangkauan sinyal 4G dengan kualitas cukup baik hingga baik sekali.
Kondisi jaringan tersebut turut menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi pelaksanaan tahap awal. Pemerintah merekomendasikan desa yang telah tervalidasi memiliki kualitas sinyal baik sekali sebagai prioritas, sementara wilayah yang masih mengalami blank spot dihindari pada tahap awal.
“Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot,” pungkas Meutya.
Penguatan kapasitas sistem, integrasi mekanisme pertukaran data, perluasan konektivitas, serta percepatan keterhubungan instansi menjadi bagian dari persiapan pemerintah sebelum Perlinsos Digital diperluas. Langkah tersebut diharapkan menjaga kelancaran pertukaran data ketika skala layanan meningkat. []
Redaksi 03
