PARLEMENTARIA KOTA SAMARINDA – Meskipun dalam dua tahun terakhir program penanganan banjir di wilayah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memberikan dampak positif, namun permasalahan banjir masih menjadi isu krusial yang harus menjadi fokus penanganan di tahun 2023 ini. Salah satunya adalah penanganan saat air pasang tiba, perlu dibangun pintu buka tutup di muara anak Sungai Mahakam.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Samarinda, Syamsuddin, di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, belum lama ini (06/01/2023). Ia mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap fokus membangun infrastruktur penanggulangan banjir.
“Kami terus mendorong agar Pemkot Samarinda tetap fokus dan melanjutkan program terkait penanggulangan banjir dan penanganan sampah pada tahun 2023, sebab isu banjir dan sampah masih menjadi perhatian warga kota,” ungkap Syamsuddin dikonfirmasi kepada awak media.
Ia juga mengapresiasi kinerja Pemkot Samarinda dalam hal penanganan banjir pada tahun 2022 lalu yang dampaknya cukup signifikan mengurangi terjadinya banjir di beberapa titik di Kota Tepian ini. “Meski demikian, penanggulangan banjir perlu ditingkatkan lagi,” ujar wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini .
Menurut anggota dewan yang duduk di kursi parlemen dari daerah pemilihan V, Kecamatan Samarinda Utara, dan Sungai Pinang ini, hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagaimana menanggulangi banjir pada saat air sungai mengalami pasang. Meskipun prasarana drainase sudah dibangun cukup baik, tetap banjir tetap tak bisa tertanggulangi saat kondisi air pasang sungai terjadi.
Untuk itu, lanjut dia, Pemkot Samarinda harus melakukan koordinasi secara mendalam dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), yakni kaitannya dengan pembangunan pintu air buka tutup dari Sungai Mahakam ke anak Sungai Mahakam.
“Maka perlu dilakukan koordinasi yang intens dengan BWS Kementerian PUPR untuk segera melaksanakan pekerjaan pintu air, nantinya bisa buka tutup dari Sungai Mahakam ke anak sungai dalam penanggulangan banjir saat pasang,” terang politisi yang punya pengalaman lama sebagai pedagang di Pasar Segiri ini.
Terkait masalah sosial, seperti pembebasan lahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kota Samarinda bisa tuntas di tahun 2023. Terutama, permukiman di Bantaran Sungai di Jalan AM Sangaji sampai jembatan Jalan Gatot Subroto hingga ke Jalan Tarmidi. Menurutnya, penyelesaian pembebasan lahan di bantaran Sungai Karang Mumus terbukti efektif dalam mengurangi debit air banjir sebab akan mempercepat pekerjaan turap oleh BWS Kementerian PUPR. []
Penulis: Fajar Hidayat | Penyunting: Hadi Purnomo