Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KOTA SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Puji Astuti mengatakan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu ini dilaksanakan setelah reses jadi bisa disingkronkan dengan aspirasi yang didapat saat reses .
Hal itu disampaikan Sri Puji Astuti Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda saat menghadiri pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Aula Kantor Kecamatan Samarinda Ulu, Jalan Juanda Nomor 05 Samarinda, Selasa (07/02/2023).
“Alhamdulillah acara musrenbang ini dilaksanakan setelah reses nanti bisa disingkronkan dengan program dari aspirasi masyarakat dengan musrenbang ini, diawali dengan musrenbang tingkat Kelurahan mudah-mudahan nanti dengan segala keterbatasan anggaran kita akan usahakan”, ujar Ketua Komisi IV itu.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) yang ada harus dibagi dengan sepuluh Kecamatan yang ada di Kota Samarinda.
“Seluruh Samarinda diluar bantuan provinsi, dan bantuan keuangan pusat, kemampuan keuangan daerah yakni Rp 2,8 triliun, mudah-mudahan seperti tahun kemarin ada bantuan dari Provinsi, ” ungkapnya.
Ia menambahkan, banyak usulan yang masuk musrenbang tentang pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sangat kurang, ini disebabkan ada batasan dari undang-undang.
“Pemahaman dari seluruh masyarakat dari seluruh stakeholder terutama RT (Rukun Tetangga) dan Lurah ini ada uang Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, red) Rp. 100 juta dibagi 70 persen untuk infrastruktur dan 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat, ini yang harus disampaikan ke teman-teman. Semua ada mekanisme yang harus kita jalankan sesuai arahan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) kita ini dibatasi oleh undang-undang,” kata Puji, sapaannya.
Anggota DPRD Kota Samarinda dua periode ini menjelaskan, “mekanisme pembangunan itu dibatasi tetapi pemahaman dimasyarakat ini masih konotasinya infrastruktur pembangunannya tidak pernah ada, walaupun sudah di usulkan di Musrenbang, makanya harus diiringi oleh pemerintah Kota dalam hal ini Walikota juga harus memberikan pemahaman ke masyarakat,” katanya.
“Dalam Musrembang ini banyak usulan pembangunan fisik, karena masyarakat itu tidak memahami, semisal kalau kita membangun jalan tetapi kena banjir, akhirnya jalan itu rusak. Dimana masalahnya drainasenya sudah dibangun ternyata masih juga banjir, karena budaya masyarakat menjaga kebersihan itu masih sangat rendah, jadi yang penting itu pembangunan Sumber Daya Manusia, diberikan pendidikan supaya masyarakatnya paham sampah ini tanggung jawabku bukan tanggung jawabmu,” ungkas Puji. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Nursiah
