Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti permasalahan zonasi sekolah yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik. Kehadiran sekolah swasta pun dinilai jadi solusi sebagai alternatif tujuan belajar bagi peserta didik baru.
Wakil Ketua Komisi IV Puji Setyowati menjelaskan hal ini berkaitan dengan jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak dapat terakomodasi semua di sekolah negeri. Mengenai hal ini, pihaknya telah memberikan edukasi bahwa menempuh pendidikan di sekolah swasta juga memiliki kapasitas yang mumpuni.
“Sebenarnya mereka kita berikan edukasi juga, jangan semua ke sekolah negeri, harus sekolah swasta,” ungkapnya kepada kuli berita saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (07/03/2023), di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung E, Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda.
Hal ini masih merupakan suatu permasalahan, sambungnya, jika memang pemerintah berkomitmen pada sistem zonasi sekolah, maka sekolah-sekolah swasta sudah seharusnya dipersiapkan agar para siswa lulusan SMP tidak hanya melirik sekolah negeri.
“Harapan kita anak-anak didik kita lulusan SMP juga akan menilik sekolah swasta itu menjadi pilihan utama kan gitu sehingga ada pemerataan, ada pemenuhan kuota di level sekolah-sekolah swasta maupun negeri,” ujar politisi asal daerah pemilihan (dapil) kota Samarinda ini.
Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Puji, sapaannya, menyarankan solusi supaya pemerintah daerah mempersiapkan tanah untuk membangun sekolah-sekolah swasta. “Pemerintah daerah harus juga mempersiapkan tanah-tanah untuk membangun sekolah-sekolah itu dengan bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kalau itu sekolahnya SMA, kalau SMP dan SD (Sekolah Dasar, red) pasti pemerintah daerah masing-masing,” pungkasnya. []
Penulis: Enggal Triya Amukti | Penyunting: Hadi Purnomo
