Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid berharap keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kaltim dalam pengelolaan pandu tunda di bawah kolong jembatan mahakam dan jembatan Mahulu.
Menurut dia, jika BUMD dilibatkan dalam pengelolaan pandu tunda, akan berdampak positif terhadap pendapatan Kaltim. “Kalau BUMD dilibatkan, kami yakin sektor pendapatan Kaltim akan mengalami kenaikan,” ujarnya usai menghadiri rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim komplek perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (15/05/2023).
Hal itu disampaikan oleh Ely Hartati Rasyid yang juga anggota Badan Musyawarah DPRD Kaltim kepada awak media usai menghadiri rapat Paripurna KE-15 DPRD Kaltim masa sidang II Tahun 2023, Senin (15/05/2023). Di ruang rapat utama gedung B komplek perkantoran DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda.
“Kalau BUMD dilibatkan kami berharap pada sektor pendapatan kaltim itu naik,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) ini mengungkapkan, pihak PT Pelindo Jasa Maritim sudah membuka diri untuk BUMD bekerjasama. “Itu peluangnya bagus, jadi kita minta dilibatkan BUMD kita untuk hadir dan mendapat kesempatan, dan sekarang sudah sampai ke tahap negosiasi perjanjian,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
“Tapi pada prinsipnya PT Pelindo Jasa Maritim dan MBS (Melati Bhakti Satya, red) sudah sampai proses yang hampir selesai dan tinggal hitungan saja lagi,” kata wakil rakyat kelahiran Tenggarong 02 Oktober 1967 ini.
Ely, sapaan akrabnya menjelaskan, pihaknya yang membidangi ekonomi salah satunya meliputi keuangan daerah harus bisa berperan aktif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, “Kami komisi II bertugas untuk menggali apa saja yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.” pungkas Ely. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P. Sarjono
