Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – SUDAH menjadi kewajiban bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap aspirasi sekaligus mendengar suara rakyat. Hal ini pula yang yang dilakukan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Rudy Mas’ud.
Bertempat di Aula Akademi Perawat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Anggur, Kelurahan Sidodadi, Samarinda, Minggu (15/10/2023), Rudy Mas’ud melakukan kegiatan reses. Acara yang dihadiri ratusan tenaga medis yang ada di Kota Samarinda serta tokoh masyarakat setempat itu, dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.
Kegiatan reses Rudy Mas’ud juga dijadikan kesempatan bagi para tenaga medis untuk menyampaikan beberapa keluhan. Mulai dari lapangan kerja bagi para lulusan sekolah tenaga medis hingga keinginan mereka untuk diutamakan dalam penerimaan menjadi tenaga medis di Ibu Kota Negara (IKN). Termasuk juga mengadukan permasalahan stunting yang saat ini mengalami kenaikan di enam kabupaten/kota di Kaltim.
“Hari ini kami mendapat aspirasi dari tenaga kesehatan. Mereka berharap mendapatkan tempat kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Berikutnya, berkaitan dengan IKN agar tenaga medisnya yang diutamakan adalah warga Kaltim yang berdomisili di Kaltim,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltim ini.
Anggota dewan dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini melanjutkan, setiap tahun pasti ada lulusan tenaga medis yang baru, namun semuanya tidak dapat ditampung seluruh rumah sakit. Menurutnya, tidak ada salahnya lulusan kesehatan membuka home care sesuai kompentensinya dan peraturan kesehatan.
“Tidak semua dari akademi kesehatan harus menjadi perawat. Lulusan tenaga medis juga bisa sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan atau sebagai pamasok kebutuhan medis di Kaltim. Karena mereka punya kompentensi di situ,” kata Harum, sapaan akrabnya.
Dia mengakui, saat ini terdapat ketimpangan antara tenaga medis di daerah perkotaan dengan di desa yang mengakibatkan kurangnya tenaga medis di desa. Hal ini karena regulasi yang konsisten dan kurangnya informasi kebutuhan tenaga medis di desa atau daerah terluar.
“Selama ini sosialisasi masih minim, sehingga daerah terluar yang sangat kurang tenaga medisnya bisa mencukupi kebutuhan tenaga medis. Jadi memang perlu diatur regulasinya,” jelasnya.
Terkait sosialisasi empat pilar kebangsaan, Harum mengatakan bahwa Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhenika Tunggal Ika merupakan konsensus kebangsaan, Karena itu, wajib dikenalkan kepada anak muda milenial.
“Sebagai anggota DPR RI, kami selalu melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar. Ini yang fundamental sekali, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber dari hukum yang berlaku di Republik Indonesia, NKRI sebagai rumah besar kita bersama, dan yang terakhir Bhenika Tunggal Ika merupakan konsesus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.” pungkasnya. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
