SAMARINDA – Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong adanya sinergitas dari berbagai pihak. Terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membuka peluang bagi para tenaga kerja di Kaltim untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
Karena itu, Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melalui berbagai program pengembangan dan pelatihan dalam penyiapan SDM lokal yang berkualitas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim Rozani Erawadi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Kaltim Muhammad Abduh mengatakan, strategi pelibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal dapat dilakukan dengan berbagai caranya.
Salah satunya melalui kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja lokal, hingga pelatihan tenaga kerja lokal melalui pembekalan keterampilan (skilling) dan alih kompetensi (reskilling)
“Termasuk dalam kemampuan berbahasa asing, agar dapat berkompetensi baik di Indonesia maupun mancanegara,” kata Abduh ditemui di Kantor Disnakertrans Kaltim, Samarinda, Jum’at (15/11/2023).
“Saat ini, Disnakertrans telah menjalan program pemangangan yang merupakan bentuk peningkatan kompetensi para pencari kerja dengan metode 25 persen teori dan praktek 75 persen dari perusahaan, sehingga peserta magang memiliki pengalaman kerja secara langsung,” jelasnya.
Muhammad Abduh menyebutkan bahwa dalam strategi pemagangan melalui Kadin dan Asosiasi pengusaha, dengan harapan dapat di tempatkan sesuai kebutuhan dunia industri.
“Kami juga akan menfasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kaltim untuk diakreditasi, agar di nilai kredibet oleh masyarakat serta dapat menciptakan pencari kerja yang kompeten,” imbuhnya.
Selain itu juga, Kabid Pengembangan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltim mengatakan bahwa salah satu Program Disnakertrans Kaltim yang lain yakni melakukan pengukuran produktifitas perusahaan dengan metode Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPPRO), yang diharapkan perusahaan mengetahui sejauh mana tingkat penerapan produktivitas di perusahaannya.
“Program lainnya seperti kegiatan penempatan tenaga kerja, salah satunya melalui job fair atau job market fair, sehingga para pencari kerja dapat memiliki peluang untuk bisa bekerja dari lowongan kerja,” ujar Muhammad Abduh.
“Namun, masyarakat di Kaltim juga pro aktif terkait program yang ada, sehingga pencapian program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancer, guna menciptakan masyarakat Kaltim yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (ADV/AIS/DISKOMINFO.KALTIM)