Edi Damansyah Tegaskan Pengelolaan PAD Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

KUTAI KARTANEGARA – PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar acara Ngapeh Hambat membahas terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penandatanganan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan berlangsung pada Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar di Ruang Rapat Daksa Artha, Senin (08/01/2024).

Bupati Kukar Edi Damansyah memimpin kegiatan tersebut, didampingi Sekertaris Daerah Sunggono, para Asisten, dan Kepala BPKAD Sukoco serta seluruh Kepala OPD dan Camat Kukar hadir. Kegiatan diawali dengan peresmian ruang rapat Daksa Artha, pembagian Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), penyerahan Surat Keputusan (SK), dan penandatanganan Kinerja antara Bupati dan OPD yang ada di Kukar

Edi Damansyah menyampaikan, Ngapeh Hambat ini dikhususkan membahas pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Kukar. Karena komponen PAD itu ada bagi hasil seperti pajak kendaraan itu pemerintah provinsi Kukar dapat bagian hasilnya.

“Yang jelas optimalisasi PAD itu harapan kita, hari ini alhamdulillah PAD Kukar khususnya bagi hasil, saya mintanya dana fiskal untuk optimalisasi PAD yang menjadi kewenangan pemda Kukar. Optimalisasi itu mungkin sarana dan prasarana kerjanya, terus perlu insentif,” katanya.

Ia juga menyampaikan, optimalisasikan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui peran fungsi Ketua RT dalam memungut pajak dan harus diberikan insentifnya serta ke depannya dirumuskan kembali.

“Karena kinerja pajak itu tidak lepas dari insentif, wajib pajaknya diberikan insentif juga petugasnya harus diperhatikan,” ujarnya.

Ia menambahkan dengan dibagikan DPA, OPD sudah bisa melakukan lelang. Seperti Dinas PU itu sudah 90 persen masuk ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

“Mudah-mudahan nanti awal Februari sudah bisa masuk. Artinya percepatan waktu, dimana pada bulan November tahun lalu masih ada, jadi kita ingin optimalisasi tahun ini terutama penyelesaian penanganan kegiatan-kegiatan di APBD 2024 yang anggaran murninya,” pungkasnya.[]

Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting : Agus P Sarjono