Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – WAKIL Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Fahruddin mengungkapkan ada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum menyetorkan pendapatan di Tahun 2024 ke kas daerah Samarinda.
Hal itu disampaikan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda tentang evaluasi pencapaian target realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan 1 Tahun Anggaran (TA) 2024 di ruang rapat Mangkupelas Lantai II Kantor Balaikota Samarinda. Selasa (23/04/2024).
“Target di BUMD untuk Perumdam itu sebesar Rp7,3 miliar sampai sekarang belum ada setor, Bank KaltimTara itu Rp3,6 miliar juga belum ada setoran, Bank Samarinda Rp1,32 miliar juga belum ada setor,” ujar Fahruddin.
Kemudian, Fahruddin melanjutkan Varia Niaga dari target Rp7,9 miliar setor Rp120 juta jadi pencapaiannya sekitar 1,5 persen, dan RS IA Moeis target Rp70 miliar sudah tercapai Rp20,7 miliar sebesar 29,5 persen serta PSP dari target Rp16 miliar sudah setor Rp3,6 miliar realisasi sekitar 22,5 persen.
Dia mengatakan, capaian dari pendapatan Bapenda Samarinda triwulan 1 TA 2024 ini telah mencapai 20 persen atau sebesar Rp856,4 miliar dari yang ditargetkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jumlah itu naik dari tahun sebelumnya.
“Realisasi capaian target Bapenda Samarinda dipaparkan target 2024 triwulan pertama sebesar Rp856,4 miliar, jadi 20 persen dari total APBD yang ditargetkan Rp4,7 triliun dan pencapaian di tahun 2023 naik sekitar Rp193 miliar dibulan yang sama ada kenaikan 29 persen,” tutur Fahruddin.
Dilanjutkan Fahruddin, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 masih dari pajak daerah yang baru tercapai sekitar 25 persen, dan retribusi mencapai 32 persen, sedangkan dari pendapatan lain-lain yang sah sudah tercapai 33 persen.
“Pajak daerah target Rp554 miliar kemudian realisasi triwulan pertama Rp142 miliar tercapai sekitar 25 persen, untuk restribusi dari target Rp150 miliar tercapai Rp48,7 miliar tercapai sekitar 32 persen dan untuk pendapat daerah lainnya yang sah dari target Rp45,3 miliar tercapai RP15,1 miliar tercapai sekitar 33 persen,” jelas Fahruddin.
Diungkapkan pula oleh Fahruddin, ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jumlah pendapatannya menurun, yakni Dinas Perdagangan (Disperindak). Hal itu katanya, disebabkan adanya pembongkaran Pasar Pagi sehingga pedagang yang direlokasi mendapat kompensasi tidak dipungut retribusi sampai pasar tersebut jadi.
“Capaian dari dinas Perdagangan turun dari seperti biasanya karena masalahnya di Pasar Pagi yang sedang direlokasi ke Pasar Segiri akan tetapi tidak dipungut retribusi. Jadi itu yang mempengaruhi pendapatan dari Disperindak,” tutup wakil rakyat kelahiran Samboja, 04 Maret 1972 ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
