KUTAI KARTANEGARA – Pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Kukar, akan memakai format baru, dengan penerapan inovasi pendataan Desa Kelurahan Presisi yang diinisiasi Institute Pertanian Bogor (IPB). “Data Desa Kelurahan Presisi sangat bagus dan detail, dalam penyajian data masyarakat miskin dan penanganannya,” Ungkap Sekda Kukar, Sunggono, belum lama ini.
Sunggono menggambarkan, penyajian data tersebut sangat detail, contoh ada warga di desa tersebut miskin, dalam jangka waktu yang lama, penyebabnya apa, ternyata sudah tua dan alami cacat, jadi wajib warga tersebut dibantu. “Saya sudah lihat sendiri, model pendataannya ternyata tepat data yang disajikan,” sebutnya.
Sunggono menyebut, Pemkab Kukar sudah lakukan kerjasama dengan IPB, untuk dimasukan sampel Desa Kelurahan Presisi. Ada 70 desa dan kelurahan di Kukar yang akan didata. Program tersebut, berbasis sensus bukan sampel.
“Yang sudah diuji coba, yaitu Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, hasilnya juga cukup bagus,” ungkapnya. Angka kemiskinan di kabupaten dengan APBD besar tersebut lumayan tinggi tembus diangka 7,61 persen di tahun 2023, dan terbilang sukses turun dari angka kemiskinan 2022 yang mencapai 7,66 persen. Sumber permasalahannya, data yang tidak akurat.
Pemkab Kukar juga sudah punya aplikasi Rumah Besar Penanganan Kemiskinan (RBPK) yang digagas Bappeda Kukar. Aplikasi RBPK, diyakini Plt Kepala Bappeda, Syarifah Vanesa Vilna dirancang, sebagai aplikasi penanganan kemiskinan di Kukar, yang bisa ditangani lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta melibatkan juga CSR perusahaan.
“Di RBPK juga tersajikan penanganan kemiskinan yang sudah dilakukan lintas OPD. Seperti program bedah rumah tidak layak huni, ini menjadi program Dinas Perumahan dan Pemukiman(Disperkim),” ucapnya. []
Redaksi08/adv