Legislator Samarinda Ini Berharap Dapat Hadiri Upacara HUT RI di IKN

PARLEMENTARIA SAMARINDA – EUFORIA pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kabarnya menyiapkan tempat 1.000 orang bagi masyarakat umum yang ingin hadir di acara HUT RI di IKN.

Hal tersebut mendapat atensi dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sutrisno. Sebagai wakil rakyat dari daerah yang menjadi penyangga IKN, dia berharap mendapat undangan dari Istana Presiden untuk mengikuti upacara HUT RI di IKN.

“Sampai detik ini kami belum menerima undangan, berarti belum ada kabar. Tetapi kalau bisa kami sebagai wakil rakyat dari kota penyangga IKN, juga mendapat undangan,” ujar Sutrisno  kepada media ini saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Selasa (09/07/2024).

Dia menjelaskan,  peringatan hari kemerdekaan merupakan upacara yang sakral bagi setiap negara, sehingga pengamananya pastilah sangat ketat. Namun bagi masyarakat umum yang ingin menyaksikan, tetap harus disiapkan tempat yang layak. Karena hadir dalam upacara tersebut merupakan bentuk kecintaan warga negara terhadap tanah airnya.

“Kalau panitia mengizinkan hadir harus disediakan tempat, karena pengamanannya itu berlapis-lapis. Sebab itu bukan upacara setingkat kota. Kalau panitia menyediakan tempat, silahkan masyarakat untuk hadir. Tetapi kalau panitia tidak menyiapkan tempat, berarti mereka tidak berkenan masyarakat untuk ikut hadir,” kata pria kelahiran Madiun, 11 Oktober 1973 ini.

Sutrisno pun mewanti-wanti, jangan sampai masyarakat kecewa karena tidak diperkenankan mendatangi tempat upacara. Padahal upacara itu merupakan momentum bersejarah bagi masyarakat Kaltim.

Karena itu, pihak panitia penyelenggara maupun pihak terkait lainnya dapat segera mengumumkan, apakah acara tersebut terbuka untuk masyarakat atau tidak. Jika memang masyarakat diperbolehkan hadir, maka harus disediakan tempat yang layak untuk mengikuti jalannya upacara itu dengan khidmat.

“Jangan sampai karena antusias, lalu masyarakat berbondong-bondong datang ke sana. Tapi ternyata tidak diperbolehkan masuk. Kasihan mereka yang sudah jauh-jauh datang ternyata tidak bisa masuk,” tutup politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.  []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono