Pelantikan Anggota DPRD Kukar 2024 Bisa Tertunda Jika LHKPN Tidak Dilaporkan

KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang terpilih dalam Pemilu serentak 2024 dijadwalkan akan dilantik pada 14 Agustus 2024. Meskipun waktu pelantikan tinggal sebulan lagi, hanya sebagian kecil dari caleg terpilih yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar.

Rudi Gunawan, Ketua KPU Kukar, menegaskan pentingnya pelaporan LHKPN bagi setiap anggota legislatif terpilih dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Sebagaimana tercantum di Pasal 52 ayat 2, pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan ke KPU Provinsi, Kabupaten/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, jika caleg terpilih tidak melaporkan harta kekayaan maka nama yang bersangkutan tidak akan dicantumkan dalam penyampaian nama calon terpilih.

“Saat ini kami baru menerima LHKPN dari PAN. Kami menunggu dari parpol lain hingga tanggal 25 Juli,” ujar Rudi Gunawan, Rabu (10/07/2024). Artinya baru 4 dewan yang menyetorkan laporan kekayaannya, dari 45 jumlah DPRD Kutai Kartanegara terpilih. “Jadi yang belum lapor ada 41 orang,” tambahnya.

Rudi menambahkan, KPU Kukar sejatinya telah bersurat kepada parpol sejak rapat pleno terbuka tanggal 2 Mei lalu. Surat tersebut meminta agar caleg terpilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, segera melakukan pelaporan LHKPN ke KPU Kukar.

“Pada 30 Juni kemarin kami juga layangkan surat lagi, untuk meminta caleg terpilih Pileg segera menyampaikan LHKPN,” serunya. Sejauh ini, KPU Kukar baru menerima LHKPN dari PAN. Oleh sebab itu, Rudi mengimbau kepada seluruh partai politik (parpol) untuk tidak abai terhadap pelaporan ini, karena paling terakhir adalah tanggal 25 Juli 2024. []

Redaksi08