Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TENGGARONG – PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan besar dalam realisasi anggaran. Hambatan utama berasal dari penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh pemerintah pusat yang dinilai belum siap sepenuhnya. Akibatnya, hingga akhir November, serapan anggaran di Kukar baru mencapai 60 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar H Sunggono menjelaskan, kendala teknis dalam SIPD menjadi penghambat utama.
“Sebanyak 12 OPD kesulitan mengakses sistem dan melaporkan kegiatan mereka. Sistem hanya optimal digunakan antara pukul 23.00 hingga 05.00, yang jelas tidak mendukung aktivitas pemerintahan secara normal,” ungkapnya kepada awak media di Kantor DPRD Kukar Tenggarong, Sabtu malam (30/11/2024).
Kondisi ini memaksa Pemkab Kukar untuk bekerja ekstra keras. Dalam waktu singkat, mereka harus menyelesaikan input data, melaporkan kegiatan, serta memastikan realisasi anggaran sesuai target.
Lebih lanjut, Pemkab Kukar telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kendala ini. Salah satunya adalah menyiapkan sistem pendamping yang akan mulai digunakan pada awal Desember 2024. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses input data yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan akses SIPD.
“Langkah ini kami ambil untuk menghindari risiko besar, seperti akumulasi pekerjaan dan potensi hutang di akhir tahun,” ucapnya.
Selain itu, Tim Pengelola Anggaran Satuan (TPAS) telah menyusun daftar prioritas kegiatan yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Kepala OPD diminta mempercepat pelaksanaan program yang dianggap strategis.
Hambatan dalam pelaksanaan SIPD bukan hanya berdampak pada serapan anggaran, tetapi juga pelayanan publik secara keseluruhan.
“Jika kendala ini terus berlanjut, masyarakat yang akan dirugikan. Padahal, serapan anggaran yang optimal adalah kunci untuk mendukung pembangunan dan pelayanan,” jelasnya.
Lanjut, Pemkab Kukar juga telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, mendesak penyempurnaan SIPD agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
“Semua pihak di Kukar sedang berlomba dengan waktu. Kami berharap pemerintah pusat juga mendukung kami dengan memperbaiki sistem agar lebih responsif dan mudah diakses,” tutup Sunggono.
Dengan tekanan akhir tahun, perjuangan Pemkab Kukar menjadi cerminan betapa pentingnya kesiapan teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Agus P Sarjono
