Abdul Giaz Soroti Dukungan Pemerintah untuk UMKM Kaltim

SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, menyoroti perlunya dukungan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah meningkatnya kegiatan bazar dan festival makanan yang diinisiasi pihak swasta.

Menurut Abdul, kegiatan food festival yang diselenggarakan swasta kerap sukses, meskipun biaya sewa lapak cukup tinggi, berkisar antara Rp5 juta hingga Rp12 juta per lapak. Ia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim seharusnya lebih proaktif memberikan dukungan bagi UMKM, khususnya dalam strategi pemasaran dan peningkatan penjualan produk.

“Selalu yang mengadakan food festival itu adalah swasta dan sukses, karena swasta itu kami tahu satu lapak itu sewanya dari Rp5 juta sampai Rp12 juta dan maksud kami pemerintah support di hilirnya,” ujar Adul, sapaan akrabnya, saat ditemui di Samarinda, Minggu (31/08/2025).

Abdul menambahkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM untuk memanfaatkan tanah milik Pemprov Kaltim yang masih kosong atau belum dimanfaatkan. Langkah ini, menurutnya, dapat menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

“Saya kasih masukan BPKAD harus berkolaborasi juga dengan UMKM, karena banyak lahan-lahan yang nganggur di tengah kota punya provinsi, kenapa tidak dimaksimalkan untuk para UMKM agar ekonomi masyarakat menengah ke bawah ini bergerak stabil, karena ekonomi lagi susah semua,” jelasnya.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu juga menekankan pentingnya integritas dan kinerja pemerintah dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, selama ini sebagian warga merasa kebutuhan dan kesulitan mereka kurang mendapat perhatian dari pemimpin daerah.

“DPRD Kaltim maupun pemerintah, ayo kita turun kembalikan kepercayaan masyarakat, jangan sampai masyarakat terlihat selalu terdzolimi seperti sekarang,” ujarnya.

Selain itu, Abdul menyoroti dampak sosial dari minimnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat dan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa ketidakpuasan masyarakat bisa berujung pada kerusuhan, bahkan tindakan ekstrem seperti pembakaran, apabila aspirasi mereka tidak tersalurkan dengan baik.

“Harapannya pemerintah bisa maksimal bekerja dengan baik, agar mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan pemerintahan yang sudah sangat-sangat minim,” tutup Abdul, menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku UMKM untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, Abdul berharap UMKM tidak hanya menjadi pelaku ekonomi mikro, tetapi juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Samarinda dan Kaltim secara luas. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah