Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat pembangunan dari tingkat paling dasar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp250 juta per tahun bagi setiap rukun tetangga (RT). Program yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 ini tidak hanya bertujuan mempercepat pembangunan lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis menekan angka kemiskinan dan menurunkan kasus tengkes (stunting) dari akar permasalahannya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa dana tersebut memberi keleluasaan bagi RT untuk mengelola program sesuai kebutuhan warga di lingkungannya. “RT boleh menggunakan dana itu untuk kegiatan-kegiatan, misalnya penyelenggaraan dan pelatihan, apapun itu yang fungsinya bisa meningkatkan penghasilan keluarga,” ujar Junaidi kepada Beritaborneo.com, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, selain untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, dana BKKD juga dapat dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat, termasuk membantu warga yang memerlukan perbaikan rumah atau sanitasi layak. “Kalau memang ada warga membutuhkan rehab rumah layak huni atau membutuhkan jamban, bisa digunakan di situ. Yang penting angka itu tidak semuanya untuk penanganan stunting,” jelasnya.
Junaidi menegaskan bahwa meski penanganan stunting menjadi prioritas nasional, program pembangunan berbasis RT ini memiliki fungsi lebih luas, yaitu memperkuat ketahanan keluarga secara menyeluruh. Pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses sanitasi, hingga penyediaan hunian layak dinilai berkontribusi besar dalam menurunkan risiko tengkes di masyarakat.
Dengan skema pembangunan dari tingkat terkecil ini, Pemkab Kutim berharap kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara merata, sementara persoalan mendasar seperti stunting dan kemiskinan dapat ditekan melalui kolaborasi langsung antara pemerintah dan warga di lingkungan masing-masing.[]
Admin05
