Agus Aras: Pemprov Harus Prioritaskan Gratispol Sesuai Kewenangan

SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, menegaskan bahwa implementasi program pendidikan gratis atau Gratispol sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim perlu menuntaskan persoalan mendasar di tingkat pendidikan menengah sebelum memperluas program ke sektor lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus usai rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru SMA serta SMK swasta, yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025).

“Saya tidak berbicara tanpa riset. Yang ingin saya tekankan adalah program Gratispol ini sebaiknya difokuskan dulu pada kewenangan pemerintah provinsi, yakni SMA, SMK, dan SLB. Apalagi hingga hari ini masih banyak siswa yang belum menerima seragam sekolah yang dijanjikan Pemprov Kaltim. Itu dulu yang harus menjadi prioritas,” ujar Agus.

Ia menekankan pentingnya pemerintah turun langsung ke sekolah untuk memantau pelaksanaan program, bukan hanya mengandalkan laporan dari dinas atau UPTD. “Artinya, pemerintah jangan hanya berdasarkan laporan-laporan dari dinas atau UPTD, tapi harus terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan kondisinya. Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim memiliki cabang dinas, sehingga informasi bisa diperoleh langsung dari pihak sekolah atau siswa,” jelasnya.

Agus juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah, yang menjadi faktor penting dalam penentuan prioritas program pendidikan. Ia mengingatkan bahwa pada 2026 akan ada penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), yang berpotensi menambah beban fiskal daerah. “Kita harus ingat kemampuan keuangan daerah hari ini terbatas, bahkan pada 2026 ada informasi akan ada penyesuaian terkait dengan DBH. Jadi saya katakan, fokus Pemprov Kaltim dalam implementasi program Kartu Sekolah adalah di SMA, SMK, termasuk SLB terlebih dahulu,” tegasnya.

Terkait pendidikan tinggi, Agus menilai program Gratispol untuk universitas dapat dipertimbangkan di masa depan, namun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. “Universitas bisa saja dipertimbangkan kemudian, sambil melihat kemampuan keuangan daerah. Tidak elok jika kewenangan yang sudah jelas menjadi tanggung jawab kita sesuai undang-undang justru diabaikan, sementara kita mengakomodasi yang bukan kewenangan kita,” pungkasnya.

DPRD Kaltim menegaskan komitmen untuk mengawal implementasi program Gratispol agar tepat sasaran. Dengan fokus pada pendidikan menengah sesuai kewenangan, program ini diharapkan berjalan efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah.[] ADVERTORIAL

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah