Air Bersih Makin Sulit, Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Darurat

Krisis air bersih di Pontianak mulai menimbulkan antrean dan kenaikan harga air eceran sehingga pemerintah didorong membentuk Satgas lintas sektor untuk mengendalikan distribusi dan mencegah potensi gesekan antarwarga.

PONTIANAK – Krisis air bersih di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), mulai berpotensi memicu tekanan sosial menyusul antrean pengisian air, kenaikan harga air eceran, serta belum terkoordinasinya distribusi armada tangki selama kemarau panjang.

Kondisi tersebut mendorong Gerakan Mental Sehat Bahagia (GemasBah) meminta pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Darurat Air Bersih. Satgas dinilai diperlukan untuk mengintegrasikan distribusi air, pengaturan bahan bakar, hingga pengerahan armada dari berbagai instansi dan pihak swasta.

Ketua GemasBah, Darwin, mengatakan penanganan krisis air tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi. “Ini saat yang tepat bagi negara untuk hadir. Masalah air adalah hajat hidup orang banyak dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial,” tegas Darwin, Minggu (1309/2026).

Menurut Darwin, hambatan distribusi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga persoalan operasional armada pengangkut. Sejumlah armada tangki disebut menghadapi antrean bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara koordinasi antarunit armada dari berbagai instansi belum berjalan optimal.

Situasi itu dinilai dapat memperlebar kesenjangan akses air apabila tidak segera ditangani. Masyarakat di kawasan padat penduduk dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi wilayah yang perlu diprioritaskan dalam pendistribusian air bersih.

“Antrean panjang di depot isi ulang dan kenaikan harga air di tingkat pengecer mulai memicu tekanan sosial. Jika akses tidak diatur adil dan cepat, potensi gesekan antarwarga sangat mungkin terjadi,” tambah dosen Ekonomi Universitas Widya Dharma Pontianak tersebut.

Darwin mengusulkan Satgas lintas sektor melibatkan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Perhubungan, Pertamina, serta pihak swasta. Tim tersebut dapat mengatur alur distribusi air dari sumber dan titik penampungan menuju wilayah yang membutuhkan.

Salah satu sumber air yang disebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi adalah mata air Anjongan di Kabupaten Mempawah (Mempawah). Pengiriman dari titik tersebut perlu diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan agar pasokan tidak terpusat di kawasan tertentu.

Selain distribusi, Satgas diharapkan mengawasi kuota solar bagi armada pengangkut air dan mencegah praktik monopoli maupun permainan harga. Pengawasan tersebut dinilai penting agar kondisi darurat tidak berkembang menjadi persoalan baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Khatulistiwa Pontianak menghadapi penurunan kualitas air baku karena intrusi air asin yang semakin mendesak ke titik pengambilan air. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Pontianak kemudian mengoptimalkan pembagian air bersih melalui armada tangki bantuan ke wilayah yang dianggap paling kritis.

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Pontianak juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat di tengah kemarau yang telah berlangsung sekitar tiga bulan.

Darwin berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak segera merespons usulan pembentukan Satgas tersebut. Menurut dia, pengerahan armada pemadam kebakaran swasta maupun TNI-Polri secara terpadu dapat memperkuat distribusi air sekaligus menekan potensi konflik akibat keterbatasan akses air bersih. []

Redaksi 03