Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – PENJABAT (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik berharap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dapat sinergi dan harmonis agar pembangunan Indonesia bisa bergerak selaras.
“Terkhusus dengan penetapan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kaltim maka perencanaan program yang dituangkan dalam APBD kabupaten/kota sebagai daerah penyangga harus sinergi dan selaras” kata Akmal Malik saat setelah melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi dana Transfer Kepada Daerah (TKD) di Pendopo Odah Etam Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (12/12/2023).
Akmal Malik juga menegaskan intinya adalah bagaimana menterjemahkan dokumen perencanaan makro oleh masing-masing provinsi kabupaten/kota ke dalam dokumen perencanaan makro daerah.
“Kita harus bisa menterjemahkan konsep perencanaan pembangunan sehingga bisa membuat perencanaan yang selaras dan linier dengan pemerintah pusat” jelasnya.
Dia juga mengatakan keberadaan IKN sebagai berkah yang harus dijadikan momentum. Bagaimana konsep pemerataan sebagai salah satu komponen mencapai Indonesia Emas 2045 bisa dilaksanakan seiring hadirnya IKN.
Momentum ini akan menjadi salah satu pemicu untuk mewujudkan pemerataan bagi Indonesia. Sebagaimana diketahui konsep IKN adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Kaltim dan kabupaten/kota harus mengoptimalkan perannya sebagai daerah penyanggga IKN. Karena itu kenapa dukungan pembiayaan yang kita terima ini harus bisa mendukung dan mensejajarkan keberadaannya dengan IKN,” ungkapnya.
Kerena itu sinergitas dan keselarasan dalam program serta anggaran dapat menciptakan pemerataan untuk daerah penyangga.
“Tujuannya agar daerah penyangga bisa bersama sama sejajar dengan IKN menjadi instrumen untuk membangun pemerataan sebagaimana tujuan Indonesia Emas 2045” tutup Akmal Malik.
(ADV/HIM/DISKOMINFO.KALTIM)
