Akses Pelabuhan dan Bandara Masih Jadi Polemik Ojol

TARAKAN – Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) di Tarakan hadir dalam silaturahmi bersama Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Minggu (19/10/2025). Namun, di balik acara formal ini, sejumlah persoalan lama terkait akses ojol ke pelabuhan dan bandara tampak masih menjadi PR besar bagi pemerintah daerah dan aparat kepolisian.

Kapolda menegaskan bahwa pertemuan ini wujud kolaborasi untuk menampung aspirasi komunitas ojol serta meninjau potensi kerawanan Kamtibmas. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Polres Tarakan, KSOP, dan pengelola bandara terkait larangan menjemput penumpang di titik-titik vital.

“Tadi disampaikan soal sulitnya akses bagi ojol ke pelabuhan dan bandara. Ini tentu harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Namun kritik muncul karena persoalan ini telah berlangsung sejak 2018, termasuk adanya spanduk larangan menjemput yang disebut ilegal dan pemberlakuan denda di beberapa titik. Ketua Asosiasi Driver Ojek Online (ADO) Kaltara, Adriannur, menekankan bahwa regulasi seharusnya mengizinkan ojol menjemput dari pintu ke pintu sesuai Peraturan Menteri (PM) 118 dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Seharusnya mereka bisa masuk ke pelabuhan sama bandara. Hanya saja itu belum dijalankan,” tambahnya.

Kritik terhadap janji aparat juga muncul, karena meski aspirasi telah disampaikan berkali-kali, realisasi akses ojol masih minim. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah kolaborasi formal sekadar seremoni tanpa tindak lanjut konkret.

Di sisi lain, ADO Kaltara meluncurkan program baru bernama Lacak Mas (Lapor Cepat Kamtibmas). Program ini memanfaatkan grup WhatsApp untuk mempercepat pelaporan dan penanganan kejadian di lapangan, termasuk kemacetan, kecelakaan, kebakaran, hingga tindak kriminalitas.

“Kami sangat berterima kasih apabila segera ditindaklanjuti laporan-laporan kami. Itu sangat penting sekali untuk mengatasi kemacetan dan juga untuk keselamatan dari para driver online. Terutama mereka yang menarik tengah malam,” pungkas Adriannur.

Meski langkah ini dinilai positif, kritik tetap muncul bahwa inovasi digital semacam Lacak Mas tidak akan efektif tanpa kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten dari aparat dan dinas terkait. Tanpa perubahan nyata, ancaman intimidasi, denda ilegal, dan larangan akses tetap menjadi masalah bagi ribuan driver ojol di Tarakan. []

Admin03