Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Iran menilai ketergantungan Arab Saudi pada kekuatan eksternal tidak otomatis menjamin keamanan, sementara sejumlah tokoh di Teheran mendorong kemandirian dan kerja sama regional.
TEHERAN – Iran menyatakan tidak gentar menghadapi terbentuknya Aliansi Makkah yang melibatkan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, sejumlah pejabat dan pengamat Iran justru mendorong kemandirian keamanan regional serta memperingatkan Riyadh bahwa ketergantungan pada kekuatan eksternal belum tentu menjamin keamanan.
Respons tersebut muncul setelah Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Kesepakatan Pertahanan Makkah pada Jumat pekan lalu. Kesepakatan itu dinilai sejumlah pihak di Iran berpotensi memengaruhi posisi Teheran di tengah konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), serta sejumlah negara dan kelompok di kawasan.
Ibrahim Rezaei, anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, menjadi salah satu pejabat yang memberikan respons terbuka. Dalam unggahan di X, dia menilai Riyadh tidak akan memperoleh jaminan keamanan hanya dengan mengandalkan kesepakatan pertahanan dengan negara lain.
“Pihak Saudi harus memahami bahwa kesepakatan di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan mendatangkan keamanan bagi mereka, sama halnya seperti kehadiran militer Amerika yang mereka tampung selama bertahun-tahun tidak memberikan keamanan bagi mereka,” paparnya.
“Perbaikilah kebijakan kalian agar kalian tidak perlu memohon keamanan kepada pihak lain,” lanjut dia.
Sebagaimana dilansir SindoNews, Senin (10/08/2026), sejumlah pejabat Iran lainnya menyampaikan sikap yang lebih diplomatis. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, misalnya, menyerukan kebijakan kemandirian dan hubungan persaudaraan di antara negara-negara kawasan tanpa secara langsung menyebut kesepakatan pertahanan tersebut.
“Sudah saatnya kita hanya mengandalkan diri sendiri dan menerapkan pendekatan persaudaraan sejati,” kata Araghchi kepada negara-negara Muslim.
Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran untuk urusan internasional, Ali Akbar Velayati, juga menilai negara-negara kawasan memiliki kemampuan untuk membangun keamanan melalui kerja sama regional. Ia sekaligus menyerukan penarikan pasukan asing yang dinilai menjadi salah satu sumber ketidakstabilan di Timur Tengah.
Sementara itu, mantan juru bicara pemerintahan reformis Mohammad Khatami, Abdullah Ramezanzadeh, mengambil pandangan berbeda. Ia mendorong Iran mempertimbangkan keterlibatan dalam kesepakatan tersebut karena negara-negara yang terlibat menyatakan pakta itu tidak ditujukan kepada negara tertentu.
Analis Iran Salah al-Din Khodro menilai lokasi penandatanganan kesepakatan di Makkah memiliki arti simbolis yang kuat. Namun, menurut dia, tingkat komitmen dan keseriusan masing-masing negara dalam menjalankan kesepakatan tersebut masih harus dilihat.
Khodro menyebut pakta itu mempertemukan tiga negara Muslim Sunni dengan kepentingan strategis yang berbeda. Arab Saudi disebut berkepentingan memperkuat perlindungan dari ancaman kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran, sementara Turki berkepentingan menjaga keseimbangan kawasan dan merespons meningkatnya pengaruh Israel.
Pakistan, menurut Khodro, memiliki pertimbangan strategis lain, terutama terkait persaingannya dengan India serta perkembangan hubungan Israel, India, dan sejumlah negara Arab. Hubungan investasi antara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi juga menjadi salah satu kepentingan yang melatarbelakangi kerja sama tersebut.
Khodro menambahkan, kesepakatan itu terbuka bagi negara lain untuk bergabung. Mesir disebut berpotensi memberikan tambahan kekuatan militer dan bobot politik dunia Arab apabila ikut serta, meski hingga kini Kairo dinilai masih mengambil posisi berhati-hati.
Pengamat Iran lainnya, Hamid Asfi, melihat pembentukan aliansi tersebut terutama dari perspektif kekhawatiran keamanan Riyadh. Serangan kelompok Houthi terhadap kapal dan fasilitas minyak Saudi serta kekhawatiran terhadap kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Irak disebut turut mendorong Saudi mencari mekanisme keamanan baru.
Menurut Asfi, kesepakatan itu tidak semata-mata diarahkan untuk menghadapi Israel. Riyadh juga disebut berupaya membangun mekanisme yang dapat menghadapi ancaman dari Iran dan kelompok yang bersekutu dengannya sekaligus meningkatkan risiko bagi pihak yang berencana melancarkan serangan.
Perkembangan tersebut membuka kemungkinan munculnya pengaturan keamanan serupa di negara Arab lainnya. Asfi menyebut Bahrain dan Yordania sebagai negara yang berpotensi terdorong mempertimbangkan bentuk kerja sama atau aksesi serupa di tengah perubahan konfigurasi keamanan Timur Tengah. []
Redaksi08
