Anggaran BBPJN Didominasi Proyek Tol IKN

PARLEMENTARIA KALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim di Ruang Rapat Gedung E Kompleks Perkantoran DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (27/02/2023).

RDP itu dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang dan dihadiri oleh beberapa anggota yakni Sarkowi V. Zahry, Baba, Safuad, Sutomo Jabir, Saefuddin Zuhri, dan Romadhony Putra Pratama. Sementara dari BBPJN, di antaranya dihadiri Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Rahmad Fajar.

Rapat kali ini agendanya dalam rangka memperoleh gambaran program dari BBPJN pada tahun 2023. Ternyata, Kaltim mendapatkan Rp10 triliun, tetapi didominasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara, yakni pembangunan tol dari Balikpapan ke IKN, nilainya sekitar Rp8,2 triliun. Sisanya Rp1,2 triliun disebar ke berbagai lokasi di Kaltim, dan nilai itu hanya naik Rp300 miliar dari tahun 2022.

“Ada dua yang kita fokuskan, pertama, kita kan belum mendapatkan gambaran program dari balai jalan di tahun 2023. Ternyata tadi kita mendengar bahwa kita mendapatkan anggaran sebesar 10 triliun lebih, tapi dari 10 triliun itu, yang untuk Kaltim itu, hanya 1,8 triliun. Kenaikannya hanya 300 miliar dari tahun 2022. Sedangkan yang 8 triliun itu untuk IKN, termasuk di Balikpapan, ada tol dari bandara ke IKN yang dibangun,” papar Veridiana, sapaan akrab wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini saat ditemui usai memimpin RDP.

Mengenai hal ini, Komisi III menginginkan tidak hanya pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) tetapi juga pembangunan jalan secara utuh di Kaltim,. “Untuk IKN-nya yang lebih banyak. Walaupun IKN itu kan Kalimantan Timur juga wilayah yang dibangun, tapi yang kita inginkan juga Kalimantan Timur secara utuh bukan hanya di IKN saja yang dibangun,” ungkap Veridiana.

Terkait permasalahan ini, politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan agar pembangunan infrastruktur tersebut secara utuh di Kaltim. “Kita akan tetap memperjuangkan supaya pembangunan itu bukan hanya IKN saja, tapi Kaltim secara utuh secara keseluruhan untuk Kaltim terutama yang menjadi kewenangan dari nasional,” tandasnya. []

Penulis: Enggal Triya Amukti | Penyunting: Hadi Purnomo