Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali memperkuat pengawasan dan pengendalian anggaran melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan (Redalok) Semester I Tahun 2025 yang berlangsung pada Selasa (29/07/2025) di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Abdul Waris Muin ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah PPU Tohar, Kabag Pembangunan Iwan Kadir Yatim, serta Sekretaris Bappelitbang Ade Embong Bulan.
Forum ini menjadi ajang refleksi pelaksanaan anggaran pada dua triwulan pertama tahun berjalan, sekaligus momen strategis untuk mengakselerasi realisasi program prioritas daerah, di tengah tantangan pengelolaan fiskal nasional yang terus berubah.
Disampaikan dalam laporan awal, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU Tahun 2025 yang semula dirancang sebesar Rp2,61 triliun telah mengalami penyesuaian menjadi Rp2,40 triliun. Koreksi tersebut dilakukan menyusul kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat yang berdampak pada alokasi daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Waris Muin menegaskan bahwa kinerja penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, masih belum menunjukkan perkembangan optimal. Ia menyebutkan beberapa OPD besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas P3AKB hanya mencatat serapan anggaran antara 16 hingga 27 persen.
“Sampai akhir tahun kalau ini tidak disikapi, yakin kita akan ditegur. Ada lima OPD besar yang serapannya baru 16 sampai 27 persen. Kalau terus seperti ini, anggaran besar tapi manfaatnya tidak terasa bagi masyarakat,” tegas Wabup Waris.
Ia juga menyoroti beberapa kegiatan yang dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat luas, seperti pelaksanaan pameran yang dianggap tidak memiliki keberlanjutan manfaat.
“Anggaran yang dikeluarkan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jangan hanya formalitas. Kegiatan fisik harus dipercepat. Turun langsung ke lapangan, jangan hanya mengandalkan laporan di atas meja,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Tohar dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya penguasaan terhadap struktur program secara menyeluruh serta mempercepat pelaksanaan belanja modal melalui sistem elektronik.
“Ini momen terakhir kita untuk menggenjot kinerja semester I. Kita tidak ingin prestasi serapan 90 persen di akhir tahun lalu jadi sia-sia karena kelalaian tahun ini,” ujar Sekda Tohar.
Masih rendahnya pelaksanaan sejumlah paket kegiatan menjadi perhatian serius dalam rapat ini. Wakil Bupati pun mendesak seluruh OPD untuk lebih tanggap dan efisien dalam bekerja guna mengejar target serapan minimal 50 persen pada triwulan ketiga.
“Agustus dan September ini harus ada percepatan. Jangan sampai ekonomi daerah stagnan karena program pemerintah jalan di tempat. Saya minta komitmen serius dari semua OPD,” tegasnya.
Rapat Redalok Semester I tersebut diakhiri dengan arahan percepatan revisi kegiatan serta penyesuaian belanja agar tetap sejalan dengan kebijakan kepala daerah, demi menjaga efektivitas tata kelola anggaran dan memastikan program pembangunan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat.[]
Penulis: Subur Priono | Penyunting: M. Reza Danuarta
