Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar, menyoroti serius permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilainya masih belum berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa akar persoalan utama terletak pada sistem penerimaan siswa yang tidak beres dan perlu segera dibenahi agar tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun kalangan legislatif.
“Kesepakatannya cuma satu, benahi itu sistem penerimaan, supaya kita juga anggota DPRD tidak didatangi orang tua wali murid minta ini, minta itu,” ujar Anhar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/6/2025) sore.
Anhar mengaku, sistem PPDB yang tidak ideal ini berdampak langsung terhadap kenyamanan para anggota dewan. Banyak dari mereka, termasuk dirinya, mengaku kerap menerima keluhan hingga tekanan dari masyarakat yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan.
“Kan, kita juga enggak mau didatangi teman-teman ditanya sama wartawan, kita maunya itu damai, aman,” ujarnya menambahkan.
Menurutnya, berbagai kritik dan keluhan yang muncul dari masyarakat tidak boleh dipandang sebagai serangan pribadi. Justru, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya sistem pendidikan dan tata kelola kebijakan publik.
“Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, perhatikan sistem dan mekanisme penerimaan siswa baru kita banyak yang tidak beres dan harus dikritisi, Pemerintah tidak boleh tipis kuping,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anhar menyampaikan bahwa dalam proses seleksi peserta didik, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi kemanusiaan. Ia menilai bahwa setiap siswa adalah individu yang memiliki karakter dan latar belakang masing-masing yang tidak bisa disamakan secara administratif.
“Semuanya mau bentuk apapun, ini yang namanya barang, manusia punya karakter sendiri, punya sifat manusiawi,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Anhar mendorong agar pemerintah segera membenahi infrastruktur pendidikan yang ada. Selain itu, ia juga menilai penting untuk memberikan kebebasan kepada orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya, tanpa harus terbebani oleh keterbatasan fasilitas di sekolah tertentu.
“Satu, menurut saya, benahi infrastruktur; diberikan pilihan kepada seluruh wali murid mau sekolah di mana anaknya, selalu siap fasilitasnya, titik,” katanya dengan nada tegas.
Namun, ia juga mewanti-wanti bahwa selama infrastruktur belum merata, akan selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dari proses PPDB.
“Tapi selama kau tidak siapkan, selama itu akan terjadi dimanfaatkan oleh oknum guru, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang terkait dalam ini,” bebernya.
Anhar menekankan, pemerintah sebetulnya memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk membenahi sistem penerimaan siswa ini. Dari camat, lurah, hingga ketua RT, semuanya bisa dilibatkan dalam proses penyampaian informasi dan pelaksanaan teknis PPDB agar tepat sasaran.
“Satu-satunya instrumennya, kalau itu dan mudah kok, mereka punya instrumen, mereka punya camat, mereka punya lurah, mereka punya RT, mereka yang guru-guru itu di bawah semua, ASN di bawah pemerintah,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kunci dari penyelesaian masalah PPDB adalah sinergi antara pemerintah kota dan struktur pemerintahan yang paling bawah. Dengan demikian, komunikasi kepada masyarakat akan lebih efektif, dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi yang selama ini kerap terjadi. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
