SAMARINDA – Penurunan angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) memang memberikan angin segar bagi perekonomian daerah. Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa perubahan tersebut belum mencerminkan keberhasilan jangka panjang, terutama jika ditinjau dari arah transformasi ketenagakerjaan yang masih didominasi sektor ekstraktif seperti pertambangan dan konstruksi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu segera memikirkan arah baru pembangunan ekonomi yang lebih tahan terhadap krisis dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Hal itu ia sampaikan menyikapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,81 persen pada tahun 2021 menjadi 5,33 persen pada Februari 2025.
“Kita tentu mengapresiasi turunnya angka pengangguran. Tapi kalau penyerapan tenaga kerja masih dominan di tambang dan konstruksi, maka itu belum bisa disebut sebagai kemajuan yang berkelanjutan,” ujar Agusriansyah, Jumat (18/07/2025).
Pernyataan itu mencerminkan keprihatinan terhadap arah pembangunan ekonomi Kaltim yang dinilai belum menyentuh sektor-sektor strategis masa depan. Ia menyebut sektor ekonomi digital, agritech, industri kreatif, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis inovasi sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian lebih besar.
“Generasi muda kita sebenarnya punya potensi luar biasa. Pemerintah tinggal menyediakan wadah pelatihan dan dukungan yang tepat. Misalnya dengan program ekspor untuk produk lokal, pelatihan konten kreator, sampai sertifikasi digital,” jelas politisi muda tersebut.
Menurutnya, pelatihan dan pengembangan keterampilan harus berdasarkan pemetaan yang cermat terhadap potensi dan minat generasi muda. Tanpa data akurat, menurutnya, kebijakan pelatihan justru bisa berakhir sebagai pemborosan anggaran.
“Tanpa data yang akurat soal minat pemuda, pelatihan hanya buang anggaran. Kita butuh pelatihan yang benar-benar bisa jadi pintu masuk ke dunia kerja masa depan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan riil industri. Dalam pandangannya, sekolah dan lembaga pelatihan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus menyatu dengan visi pembangunan daerah.
“Pendidikan dan pelatihan tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri lokal. Kalau tidak, lulusan justru jadi pengangguran baru,” tegasnya.
Agusriansyah mendorong penyusunan peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia percaya bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai pencetus ekosistem kerja yang sesuai dengan kekuatan lokal dan impian generasi masa depan.
“Kita tidak boleh pasif menunggu investasi datang dan lapangan kerja terbuka begitu saja. Justru pemerintah daerah harus jadi inisiator penciptaan ekosistem kerja yang relevan dengan potensi lokal dan cita-cita generasi mudanya,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan