Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) resmi memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 setelah disetujui dalam rapat paripurna ke-25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar pada Sabtu malam (30/11/2024). Total anggaran yang disahkan mencapai Rp12 triliun, mencatat kenaikan signifikan sebesar 57,1 persen dari proyeksi awal sebesar Rp7 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H. Sunggono, menjelaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil kerja sama intensif antara pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kukar. Menurutnya, kenaikan anggaran mencerminkan optimisme dan komitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“APBD ini mencerminkan optimisme dan komitmen kita dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan penerimaan daerah, termasuk dari pajak dan transfer pemerintah pusat, memungkinkan kita untuk fokus pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sunggono kepada awak media.
Lebih lanjut, ia merinci bahwa sebagian besar anggaran akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan yang akan meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah. Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas utama dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kukar.
“Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian utama dalam APBD ini. Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya menjadi angka di atas kertas,” tambahnya.
APBD 2025 ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mendorong pembangunan Kukar yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dengan alokasi anggaran yang terarah, pemerintah optimistis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan perubahan nyata di berbagai sektor.
Kenaikan anggaran yang signifikan ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar. Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Dengan dukungan dari DPRD dan partisipasi masyarakat, APBD 2025 Kukar diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Agus P Sarjono
