Departemen Luar Negeri AS menegaskan tidak ada tawaran atau rencana penjualan senjata kepada China setelah Dubes AS David Perdue mengungkap Trump sempat bertanya kepada Xi Jinping mengenai minat Beijing membeli persenjataan Amerika.
WASHINGTON DC – Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak memiliki tawaran maupun rencana menjual senjata kepada China setelah Duta Besar AS untuk China David Perdue mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump sempat menanyakan kepada Presiden China Xi Jinping mengenai kemungkinan Beijing membeli persenjataan buatan Washington.
Klarifikasi tersebut disampaikan seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS kepada South China Morning Post. Pejabat itu menegaskan bahwa hukum AS melarang penjualan senjata kepada China dan Washington “tidak memiliki tawaran atau rencana” untuk menjual persenjataan kepada Beijing.
Pernyataan tersebut muncul setelah Perdue dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu (27/09/2026) mengatakan Trump sempat mengajukan pertanyaan tersebut kepada Xi ketika kedua pemimpin bertemu di Washington. Perdue tidak menjelaskan kapan pertanyaan itu disampaikan ataupun bagaimana respons Xi.
“Presiden Trump terus mengatakan, ‘Hei, kami menjual senjata kepada pihak lain di seluruh dunia.’ Beliau (Presiden AS) bahkan sempat bertanya kepada Presiden Xi apakah beliau berminat membelinya,” ujar Perdue kepada Fox News, sebagaimana dilansir Anadolu Agency, Senin, (28/09/2026).
Perdue menyampaikan pernyataan itu ketika menjelaskan kebijakan Washington yang tetap menjual senjata kepada Taiwan. Ia mengatakan kebijakan AS terhadap Taiwan tidak berubah meskipun Xi baru saja melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke Washington.
Trump menjamu Xi dalam pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih pada Kamis (24/09/2026). Keduanya kembali bertemu pada Jumat (25/09/2026) dalam agenda minum teh secara pribadi dan meninjau arsip foto serta dokumen di Washington sebelum Xi meninggalkan AS.
Di tengah pembahasan mengenai hubungan AS-China tersebut, Perdue kembali menekankan alasan Washington mempertahankan kebijakan penjualan senjata kepada Taiwan.
“Presiden Trump terus mengatakan, ‘Hei, kami menjual senjata kepada pihak lain di seluruh dunia,'” ujar Perdue.
Perdue menyebut kebijakan AS terhadap Taiwan tetap berlandaskan kebijakan “Satu Tiongkok” (One-China policy), Undang-Undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act), tiga komunike AS-China, serta “Enam Jaminan” (Six Assurances).
“Kami tidak mendukung kemerdekaan dan kami tidak mendukung tindakan koersi,” ujar Perdue.
Ia kemudian menambahkan bahwa Trump telah menyetujui paket penjualan senjata senilai US$11 miliar untuk Taiwan dan mengizinkan transfer senjata 50 persen lebih banyak dibandingkan presiden AS mana pun sejak 1979.
Pernyataan Perdue mengenai kemungkinan pembelian senjata oleh China juga bertepatan dengan penegasan Beijing bahwa penguatan militernya ditujukan untuk kebutuhan sendiri. Pemerintah China pada Senin (28/09/2026) menyebut kunjungan Xi ke AS berlangsung sukses dan menyatakan komitmen terhadap perdamaian dunia.
“Tiongkok membangun militernya berdasarkan kebutuhan sendiri dan berkomitmen menjaga perdamaian serta stabilitas dunia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun kepada wartawan di Beijing.
Secara historis, AS memang pernah memasok persenjataan kepada China. Pada era kerja sama strategis yang lebih erat untuk menghadapi Uni Soviet pada 1980-an, Washington memasok sejumlah peralatan militer kepada Beijing, termasuk radar kontra-artileri AN/TPQ-37 dan torpedo Mark-46. Namun, penjualan senjata pemerintah-ke-pemerintah kepada China kemudian dihentikan dan tidak ada perjanjian baru dalam skema Foreign Military Sales setelah 1990, menurut Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS (Government Accountability Office/GAO).
Dengan demikian, pernyataan Perdue mengenai pertanyaan Trump kepada Xi tidak serta-merta berarti adanya transaksi persenjataan antara Washington dan Beijing. Klarifikasi Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku tetap menjadi penghalang bagi penjualan senjata kepada China, sementara kebijakan AS terkait Taiwan dinyatakan tidak berubah. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan