Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat tata kelola aset daerah, terutama yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji, menggelar pertemuan bersama jajaran Yayasan Melati Samarinda pada Selasa (06/05/2025) di Kantor Gubernur Kaltim.
Pertemuan tersebut membahas status lahan seluas 12 hektare di kawasan Harapan Baru, Samarinda. Lahan itu merupakan aset Pemprov yang selama ini dimanfaatkan Yayasan Melati untuk operasional lembaga pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Di atas lahan itu berdiri bangunan milik yayasan maupun milik Pemprov sendiri.
Gubernur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, menegaskan komitmennya untuk memastikan pemanfaatan aset pemerintah tepat guna, khususnya untuk mendukung pendidikan generasi muda. “Kami ingin memastikan aset provinsi benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam mendukung pendidikan generasi muda. Dan lahan yang kini dikelola Yayasan Melati adalah salah satu lokasi yang sangat potensial,” ujar Harum.
Rudy menyampaikan bahwa Pemprov tengah menginisiasi pendirian Sekolah Unggulan Taruna Borneo sebagai pusat pendidikan berbasis kualitas dan karakter. Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat.
Terkait pengelolaan lahan, Rudy menegaskan bahwa semua pihak harus merujuk pada regulasi, salah satunya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu disebutkan bahwa aset hanya bisa dipinjamkan antar-instansi pemerintah. Jika dikelola oleh pihak swasta atau yayasan, maka mekanismenya harus melalui skema sewa resmi.
Langkah penguatan pengawasan juga dilakukan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) melalui program Monitoring Center of Prevention (MCP), serta menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk transparansi dan akuntabilitas aset daerah.
Wagub Seno Aji menambahkan pentingnya memastikan seluruh aset memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan bangunan yang dimiliki Pemprov benar-benar berkontribusi pada pembangunan daerah,” tegasnya.
Pertemuan turut dihadiri Ketua Yayasan Melati Samarinda Ida Farida, Ketua Dewan Pembina Prof. Dr. Mukhamad Ilyasin, KH Muhammad Rasyid, serta sejumlah pejabat Pemprov seperti Kepala BPKAD Ahmad Muzakkir, Plt Kadisdikbud Rahmat Ramadhan, Kepala Satpol PP Munawwar, dan Kepala Biro Hukum Suparmi. [] (ADV/IHS/RAS/DISKOMINFO.KALTIM)
