SAMARINDA – Semangat pengabdian aparatur sipil negara (ASN) di Kalimantan Timur (Kaltim) kini diarahkan pada transformasi birokrasi yang bukan hanya modern dalam layanan, tetapi juga kuat dalam etika dan penguasaan teknologi. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjadi momentum penting untuk mempertegas arah perubahan tersebut.
Dalam penutupan orientasi yang berlangsung di Aula Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Jalan HAM M Rifaddin, Harapan Baru, Samarinda, Jumat (02/05/2025) kemarin, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengajak seluruh peserta orientasi menumbuhkan dedikasi tulus dalam menjalankan pengabdian.
Ia menegaskan, ASN pada era digital tidak cukup hanya mahir membaca regulasi, tetapi juga harus menguasai keterampilan teknologi dan membangun integritas agar dapat melayani masyarakat secara responsif. “Marilah kita bekerja dengan sepenuh hati dan penuh semangat, jaga niat dari dalam diri bahwa sebagai bagian ASN harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ajak Nina Dewi di hadapan ratusan peserta.
Menurutnya, percepatan transformasi birokrasi melalui smart governance tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sumber daya manusia. Literasi digital kini menjadi salah satu pilar penting yang menentukan seberapa baik ASN mampu menjalankan fungsi pelayanan publik yang berbasis data dan teknologi. Ia menambahkan, ke depan, pola kerja akan makin dinamis sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif dan terbuka terhadap inovasi.
Orientasi ini tidak hanya menekankan aspek pemahaman tugas pokok, fungsi, dan kedudukan PPPK dalam birokrasi, tetapi juga menjadi ruang menanamkan nilai dasar profesionalisme serta etika pelayanan yang bersandar pada integritas. Peserta diingatkan agar setiap langkah pengabdian dilandasi kesadaran moral dan komitmen untuk bekerja secara akuntabel.
Acara penutupan turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Rahmat Ramadan. Kehadiran jajaran pejabat administrator, pengawas, widyaiswara, serta analis pengembangan kompetensi semakin menegaskan komitmen bersama untuk membangun budaya birokrasi yang profesional dan siap menghadapi tantangan zaman.
Melalui orientasi ini, Pemprov Kaltim berharap PPPK dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan layanan publik yang inovatif, cepat, dan berintegritas tinggi. Dengan penguatan kompetensi digital dan etika profesi, birokrasi daerah diyakini akan semakin relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era kecerdasan buatan dan transformasi digital. []
Penulis: Rasidah | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan