M. Reza Danuarta

Paser Luncurkan Gerakan Selamatkan Pangan, Dorong Masyarakat Bijak Konsumsi

PASER – Pemerintah Kabupaten Paser mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam pemanfaatan pangan melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan sosialisasi ‘Gerakan Selamatkan Pangan’, yang digelar di Gedung Awa Mangkuruku, Senin (25/08/2025). Kegiatan ini digagas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dan juga dikenal dengan sebutan Paser Be Salaman atau Paser Berbagi …

Read More »

Pemekaran Kutai Barat, Benua Raya Diharapkan Percepat Pelayanan Publik

KUTAI BARAT – Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Barat menjadi Kabupaten Benua Raya terus menjadi perhatian publik dan pemerintah daerah. Ketua Panitia Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Benua Raya, Arli Laman, menegaskan bahwa pembentukan kabupaten baru ini bertujuan mempercepat pembangunan sekaligus mempermudah pelayanan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah yang luas …

Read More »

Pemprov Kaltim Fokus Inflasi Pangan dan Pemenuhan Rumah Masyarakat Miskin

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/08/2025). Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, …

Read More »

Kredit Fiktif Rp275 Miliar di Bank Kaltimtara, Sistem Perbankan Tersorot

TARAKAN – Kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp275,2 miliar di Bank Kaltimtara kembali menjadi sorotan publik dan akademisi karena menyingkap celah serius dalam tata kelola perbankan daerah. Modus penggunaan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai agunan kredit dianggap menunjukkan masalah sistemik pada proses verifikasi dan pengawasan operasional, tidak sekadar kelalaian teknis. …

Read More »

Kaltara Kekurangan Pendamping PKH, Akurasi Bansos Dipertanyakan

TANJUNG SELOR – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti keterbatasan jumlah tenaga pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi wilayah serta jumlah keluarga penerima manfaat di daerah ini. Keterbatasan tersebut berimbas pada proses pemutakhiran data penerima bantuan yang belum optimal dan rawan menimbulkan …

Read More »

Prostitusi Terselubung di Kalimati Lama Resahkan Warga Kobar

KOTAWARINGIN BARAT – Warga Desa Pasir Panjang, Kalimati Lama, Kecamatan Arut Selatan, kembali menyuarakan keresahan mereka terkait aktivitas prostitusi terselubung yang disebut masih berlangsung di bekas kawasan lokalisasi Kalimati Lama. Lambannya tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai membuat kondisi ini berlarut-larut dan meresahkan masyarakat. …

Read More »

Putusan Sengketa Tanah Gang Rambutan di Kobar Tuai Perdebatan

KOTAWARINGIN BARAT – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun terkait gugatan perdata ahli waris Brata Ruswanda terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) mengenai kepemilikan tanah demplot pertanian di Gang Rambutan masih menimbulkan perdebatan. Berbagai tanggapan muncul setelah majelis hakim membacakan putusan tersebut pada Kamis (21/08/2025) lalu. Wakil Ketua PN …

Read More »

Dinsos Banjarmasin: Tidak Semua Warga Miskin Dapat Bantuan

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin mencatat ada sekitar 15 ribu warga miskin yang membutuhkan dukungan dari pemerintah. Namun, dari jumlah tersebut tidak seluruhnya terdata sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Kepala Dinsos Banjarmasin, Nuryadi, menjelaskan hanya sekitar 44 persen dari jumlah warga miskin yang bisa mendapatkan bantuan, baik berupa …

Read More »

Kalsel Targetkan 52 Unit SPPG, Baru 27 Sudah Beroperasi

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Khalid Maksum sebagai langkah memastikan program berjalan sesuai target. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, menegaskan bahwa pembangunan SPPG …

Read More »

Kalbar Tegaskan Tak Akan Naikkan PBB, Wagub: Jangan Bebani Rakyat

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengikuti langkah sejumlah daerah yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi meningkatkan pendapatan daerah. Ia mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal, sebab kebijakan menaikkan pajak hanya akan menambah …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com