Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim di Gedung E, Lantai 1, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (02/09/2025). Pertemuan ini membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, sekaligus menjadi forum awal penyusunan strategi pengelolaan keuangan daerah.
Raker dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan dihadiri anggota Banggar serta perwakilan TAPD. Fokus pembahasan meliputi arah kebijakan umum APBD 2026, proyeksi pendapatan daerah, serta prioritas alokasi anggaran yang harus tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Arah kebijakan umum APBD Kaltim 2026 adalah fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta mendorong efisiensi anggaran dan reformasi strategi keuangan daerah,” ujar Hasanuddin Mas’ud kepada wartawan seusai rapat. Ia menambahkan, strategi ini diambil untuk mengantisipasi proyeksi penurunan anggaran pada tahun depan, agar pembangunan tetap berlanjut tanpa mengganggu pelayanan publik.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, salah satu tujuan utama kebijakan umum anggaran adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus taraf hidup masyarakat Kaltim. Hal ini selaras dengan program prioritas nasional dan rencana strategis pembangunan daerah. “DPRD Kaltim mendorong reformasi strategis keuangan daerah untuk menghadapi tantangan proyeksi penurunan anggaran dan memastikan keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, rapat menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun rencana keuangan daerah yang realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat. TAPD dalam forum tersebut memaparkan asumsi makro ekonomi dan target pendapatan daerah tahun 2026, sehingga setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.
Raker ini juga menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan tahap awal dalam penyusunan APBD, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam melalui rapat koordinasi dan konsultasi. Kesepakatan dalam raker ini memastikan koordinasi antar pihak berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD Kaltim berharap setiap rupiah anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Reformasi pengelolaan keuangan daerah dianggap strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Kalimantan Timur. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan daerah tetap berkesinambungan dan manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.[] ADVERTORIAL
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah
