Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menyoroti kelalaian beberapa pengembang dalam membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), khususnya bendali atau bendungan pengendali banjir. Dari 11 bendali yang direncanakan, hanya lima yang berhasil dibangun, sementara enam lainnya tidak terwujud dan lahan tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa pembangunan bendali, polder, atau kolam retensi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang sebelum memulai pembangunan perumahan. Beberapa pengembang besar seperti Sinarmas dan Citraland sudah mematuhi ketentuan tersebut dengan membangun infrastruktur pengendali banjir. Namun, masih ada sejumlah pengembang yang belum memenuhi tanggung jawabnya terkait hal ini.
“Secepatnya, kami akan melakukan inspeksi lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memverifikasi keberadaan bendali yang seharusnya dibangun,” ujar Bagus, Senin (24/03/2025).
Selain inspeksi lapangan, Pemerintah Kota Balikpapan juga berencana memanggil pengembang yang belum memenuhi kewajiban mereka untuk evaluasi dan memperingatkan mereka agar segera membangun fasilitas pengendali banjir. Pemkot juga tengah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air di kota ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagus Susetyo mengakui bahwa ada kendala administrasi dalam proses penyerahan PSU, terutama terkait jaringan jalan yang masih menjadi bagian dari agunan perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Balikpapan berencana untuk melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak perbankan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mencari solusi agar proses tersebut tidak terhambat.
“Langkah ini diambil untuk memastikan pengembang lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kami ingin agar fasilitas pengendali banjir segera dibangun, sehingga masalah banjir di Balikpapan bisa teratasi dengan lebih baik,” tegas Bagus.
Melalui langkah tegas ini, Pemerintah Kota Balikpapan berharap pengembang dapat lebih bertanggung jawab dalam mendukung upaya mitigasi banjir, sehingga kualitas hidup masyarakat kota ini dapat terjaga dengan lebih baik. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nistia Endah
