Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Perjuangan melawan stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) kini mengedepankan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama. Meskipun angka stunting di provinsi ini menunjukkan tren menurun, dari 22,9 persen pada 2023 menjadi 22,2 persen di tahun 2024 menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), tantangan masih membentang lebar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyadari bahwa capaian ini belum mencerminkan kemajuan yang signifikan jika dibandingkan dengan target nasional untuk menurunkan angka stunting menjadi di bawah 5 persen dalam lima tahun mendatang.
Salah satu pendekatan kunci yang diambil ialah melalui penguatan pendataan keluarga secara individual, atau sistem by name by address, yang dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur. “Kami mendata keluarga yang berisiko mengalami stunting dengan data yang akurat dan selalu melakukan verifikasi serta validasi setiap tahun,” ujar Kepala BKKBN Kaltim Nurizky Permanajati, Jumat (16/05/2025), di Gedung Bangga Kencana.
Lebih lanjut, Nurizky menjelaskan empat faktor utama penyebab stunting yang masih membayangi Bumi Etam. “Pertama, pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Ketiga, kurangnya ketersediaan makanan bergizi. Dan keempat, akses terhadap air bersih yang berkualitas,” jelasnya.
Sementara itu, komitmen pemerintah daerah tak kalah serius. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program intervensi akan terus diperkuat. “Kami telah memberikan stimulus berupa vitamin dan makanan tambahan bagi anak usia dua tahun. Program ini akan kami jalankan secara serius selama lima tahun ke depan. Saya yakin, tahun depan angka stunting akan mulai menunjukkan penurunan yang signifikan,” ucapnya penuh keyakinan.
Dalam menghadapi persoalan ini, sinergi antara lembaga menjadi fondasi. Pemerintah provinsi bersama BKKBN, Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK, hingga pemerintah kabupaten/kota menjalin kerja sama intensif dalam merancang dan mengeksekusi berbagai langkah intervensi, baik spesifik maupun sensitif. Selain asupan gizi dan edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan balita, perhatian juga diarahkan pada penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta pelayanan kesehatan dasar yang merata.
Pemerintah pun tak menutup mata terhadap pentingnya kesadaran publik. Kampanye masif terus digencarkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh, gizi, dan kebersihan lingkungan. Melalui kombinasi pendekatan ini, diharapkan Kalimantan Timur mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan berkelanjutan. Generasi unggul yang sehat menjadi harapan nyata dalam lima tahun ke depan. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
